Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara mengemukakan Pemilihan Umum Presiden 2024 satu putaran merupakan tanda bahwa pemilu berjalan dengan sukses dan sesuai keinginan masyarakat.

"Satu putaran juga menjadi salah satu indikasi ini menjadi pemilu terbaik karena diinginkan masyarakat," kata Igor kala dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut Igor, pemilu satu putaran menandakan jajaran penyelenggara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah bekerja secara profesional dan tepat.

Dua badan tersebut telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat daerah dan nasional secara akurat sehingga tuduhan adanya kecurangan tidak bisa dibuktikan.

Baca juga: KPU langsung tetapkan hasil pemilu bila rekap nasional selesai

Selain itu, selama proses penghitungan berlangsung, Igor juga tidak melihat ada gerakan gelombang massa yang berpotensi melakukan tindak anarkis seperti pemilu tahun lalu.

"Pemilu 2024 berjalan dengan aman, tertib, jujur, dan adil, dan sengketa pemilu, misal perselisihan suara, pasti jalurnya di Mahkamah Konstitusi. Kemudian kalau pelanggaran di Bawaslu dan kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," katanya.

Hal tersebut, kata Igor, semakin memperjelas bahwa sebagian besar masyarakat menyetujui hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional versi KPU yang menyatakan pasangan Prabwo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang di mayoritas provinsi.

Mengenai upaya hak angket yang rencananya digulirkan DPR karena diduga ada kecurangan pemilu, Igor mengatakan hal tersebut tidak akan membuktikan apa pun.

Baca juga: Pengamat: Hak angket ini seperti menembak kaki sendiri

Menurut dia, hak angket tidak akan menganulir hasil penghitungan suara karena jarak perolehan suara Prabowo-Gibran dengan pasangan calon lain yang sudah terlampau jauh.

Justru hak angket akan membongkar kecurangan pemilu di ranah pemilihan legislatif di setiap daerah.

Kondisi tersebut yang dinilai Igor akan merugikan pihak pasangan calon nomor urut 1 dan 3 yang tujuan awalnya ingin mengusut kecurangan pada pilpres.

Hal tersebut yang membuat hak angket di lingkungan DPR terkesan "maju-mundur" karena ada perbedaan pandangan dari pihak yang ingin mengajukan.

"Maju mundur 'kan karena sebenarnya banyak yang mengatakan hak angket digulirkan karena yang kalah ingin dilobi," kata dia.

Baca juga: Pengamat sebut hak angket Pemilu di DPR untuk negosiasi politik

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pileg juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pada waktu yang sama, Rabu (14 Februari 2024), diselenggarakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Pengamat: Memaksakan hak angket merupakan kemunduran demokrasi