Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Reno Marsudi menyatakan bahwa penerapan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) harus bisa mendukung demokrasi di dunia modern.

“Baik demokrasi maupun teknologi digital bersifat transformatif, keduanya mengubah cara kita mengambil keputusan penting, terutama upaya untuk meningkatkan inklusivitas,” kata Retno dalam the Third Summit for Democracy “AI/Digital Technology and Democracy” yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan, Senin.

Guna memastikan tercapainya tujuan tersebut, perlu didorong tata kelola digital global yang demokratis.

Menurut Retno, teknologi transformatif seperti AI harus dinavigasi oleh dan demi kepentingan banyak orang.

“Jalan menuju tata kelola digital global harus bebas, terbuka, aman, tidak terfragmentasi, dan inklusif. Indonesia sendiri telah memperkenalkan peraturan mengenai etika AI, baik di tingkat nasional maupun di tingkat ASEAN,” ujarnya.

Retno kemudian memaparkan pentingnya menutup kesenjangan digital global dan memperlakukan AI sebagai barang publik global.

“Namun, tidak ada satu metode yang cocok untuk semua. Selain menjunjung tinggi hak asasi manusia, negara juga harus bisa mendapatkan akses digital yang mudah, adil, dan merata,” kata dia.

Baca juga: Wamenkominfo: Saatnya Indonesia kembangkan AI dari hulu ke hilir

Ia pun menegaskan bahwa suara negara-negara berkembang harus menjadi bagian yang hakiki dalam rangkaian pembangunan digital global.

“Indonesia aktif mengambil bagian dalam perundingan Global Digital Compact dan jalur lain di PBB dan forum internasional,” katanya.

Lebih lanjut, Menlu Retno mengingatkan bahwa AI bisa menjadi “pedang bermata dua”.

“Meskipun AI adalah alat demokrasi, AI dapat digunakan sebagai alat demokrasi, namun juga dapat menjadi alat manipulasi dan disinformasi. Oleh karena itu, kita harus bergandengan tangan untuk memupuk literasi digital serta inovasi melawan berita palsu yang dimanipulasi dan penyalahgunaan AI termasuk dalam melawan serangan siber,” katanya.

Sebelum menutup pernyataannya, Retno menekankan bahwa hubungan antara demokrasi dan teknologi seharusnya menjadi kekuatan untuk kebaikan.

“Dan tugas kita bersama adalah memastikan tujuan tersebut,” tuturnya.

Baca juga: Parlemen Eropa adopsi undang-undang atur kecerdasan buatan "AI"