Semarang (ANTARA News) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berencana mengembangkan pertanian organik untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di provinsi ini.

"Jateng mempunyai potensi besar menjadi basis pertanian organik di Indonesia dan untuk mewujudkannya, para petani organik harus diberi insentif dari pemerintah," katanya di Semarang, Senin.

Hal tersebut disampaikan Ganjar di hadapan perwakilan petani pada acara Penyampaian Hasil Rembug Petani Jateng di Wisma Perdamaian Semarang.

Menurut Ganjar, pertanian organik merupakan pilihan konkret agar para petani dapat mandiri karena tidak tergantung dengan pupuk.

"Petani organik nyantai saja ketika harga pupuk melambung tinggi. Oleh karena itu harus diberi insentif dan kemudahan," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Mengenai rencana pemberian kartu petani yang bertujuan untuk menjamin kepastian para petani mendapatkan pupuk dari pemerintah, Ganjar mengaku sedang menyusun "pilot project" di beberapa desa.

"Kendala pemberian kartu petani adalah data yang ada sekarang tidak akurat dan masih berantakan," katanya.

Oleh karena itu, kata Ganjar, beberapa perguruan tinggi diminta secara khusus untuk menyusun konsep pertanian di Jateng.

"Perguruan tinggi harus jemput bola dan bisa menjalin kerja sama melalui kuliah kerja nyata yang tematik ke desa-desa," ujarnya.

Terkait dengan kegiatan rembug tani yang yang berlangsung 19-20 Oktober 2013 dan dihadiri 120 petani dari kelompok tani di 28 kabupaten, disepakati bahwa ada lima aspek penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan Jateng melalui program desa berdikari.

Kelima aspek penting itu adalah sumber-sumber agraria dan infrastruktur, input pertanian, budidaya, dan pasca panen, cadangan pangan, distribusi, dan konsumsi; serta sumber daya manusia, organisasi, dan jaringan.

Selain itu, ada 15 rekomendasi pokok yang dibacakan oleh petani bernama Purnomo dari Temanggung, diantaranya adalah pendataan lahan telantar untuk didayagunakan dan diredistribusikan kepada petani, membentuk tim penyelesaikan konflik agraria, pengaturan pemanfaatan tanah kas desa untuk petani penggarap dan petani kecil, serta pengelolaan air secara adil dan berkelanjutan berbasis komunitas.

Para petani juga meminta Gubernur Jateng meningkatkan anggaran infrastruktur untuk irigasi, embung, dan prasarana distribusi hasil pertanian, termasuk peningkatan akses petani terhadap lembaga keuangan dan segera membangun ruang temu petani dalam kelembagaan di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa.