Kanwil DJP Jakbar gandeng pemkot untuk tingkatkan penerimaan pajak
15 Maret 2024 21:22 WIB
Audiensi mengenai penerimaan pajak antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat (Jakbar) dan Pemerintah Kota Jakbar, Jumat (15/3/2024). ANTARA/HO-Pemkot Jakbar
Jakarta (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat bekerjasama dengan pemerintah kota setempat untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Komitmen peningkatan kerja sama tersebut diawali dengan audiensi yang dilakukan kedua belah pihak di Kantor Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) pada Jumat.
"Audiensi ini bisa saling tukar informasi terkait masalah perpajakan untuk menggali potensi pendapatan yang ada di Jakarta Barat," kata Wali Kota Jakbar Uus Kuswanto pada Jumat.
Kepala kanwil DJP Jakbar, Farid Bachtiar
mengemukakan bahwa pihaknya diamanahi oleh negara untuk menghimpun penerimaan pajak dengan target tahun ini sebesar Rp64,8 triliun.
"Tahun 2024 ini kita ditarget mencapai angka Rp64,8 triliun. Makanya kami datang ke sini salah satunya untuk mencari kemungkinan-kemungkinan, apakah kerja sama yang sudah berjalan bisa kita lebih perdalam lagi, tingkatkan lagi," kata Farid.
Baca juga: Wali Kota Jakarta Barat minta PNS taat bayar pajak
Upaya tersebut, kata Farid, tidak hanya untuk untuk mendorong penerimaan negara tapi juga penerimaan daerah.
"Karena dua hal ini satu sama lain saling terhubung. Dari penerimaan negara nanti didistribusikan, bagi hasil," kata Farid.
Karena itu, pihaknya mendorong komunikasi kedua pihak yang transparan terkait penerimaan pajak.
“Artinya kerja sama yang ada saat ini kita akan coba evaluasi kembali, supaya ke depannya bisa sama-sama memberikan kontribusi baik bagi daerah maupun bagi kami,” ujarnya.
Baca juga: IKPI imbau masyarakat untuk taat membayar pajak
Pihaknya juga ingin memperkuat kerja sama ke level yang lebih baik lagi. Seperti pertukaran data secara kualitas bisa ditingkatkan dan dimanfaatkan bersama.
"Dari pertukaran data itu bisa lebih memberi dampak baik penerimaan daerah maupun kita di level nasional," kata dia.
Dia juga meminta kesediaan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakbar untuk mengajak masyarakat terkait kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang akan jatuh tempo pada 31 Maret 2024.
”Kami ingin Pak Wali bicara kepada masyarakat terkait kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dari seluruh wajib pajak di Jakarta Barat. Ini jadi sangat penting," katanya.
Wali kota selaku pimpinan di wilayah Jakarta Barat, kata dia, tentu bisa memberikan dampak kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.
Baca juga: Ratusan mobil mewah di Jakarta Barat tunggak pajak
Komitmen peningkatan kerja sama tersebut diawali dengan audiensi yang dilakukan kedua belah pihak di Kantor Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) pada Jumat.
"Audiensi ini bisa saling tukar informasi terkait masalah perpajakan untuk menggali potensi pendapatan yang ada di Jakarta Barat," kata Wali Kota Jakbar Uus Kuswanto pada Jumat.
Kepala kanwil DJP Jakbar, Farid Bachtiar
mengemukakan bahwa pihaknya diamanahi oleh negara untuk menghimpun penerimaan pajak dengan target tahun ini sebesar Rp64,8 triliun.
"Tahun 2024 ini kita ditarget mencapai angka Rp64,8 triliun. Makanya kami datang ke sini salah satunya untuk mencari kemungkinan-kemungkinan, apakah kerja sama yang sudah berjalan bisa kita lebih perdalam lagi, tingkatkan lagi," kata Farid.
Baca juga: Wali Kota Jakarta Barat minta PNS taat bayar pajak
Upaya tersebut, kata Farid, tidak hanya untuk untuk mendorong penerimaan negara tapi juga penerimaan daerah.
"Karena dua hal ini satu sama lain saling terhubung. Dari penerimaan negara nanti didistribusikan, bagi hasil," kata Farid.
Karena itu, pihaknya mendorong komunikasi kedua pihak yang transparan terkait penerimaan pajak.
“Artinya kerja sama yang ada saat ini kita akan coba evaluasi kembali, supaya ke depannya bisa sama-sama memberikan kontribusi baik bagi daerah maupun bagi kami,” ujarnya.
Baca juga: IKPI imbau masyarakat untuk taat membayar pajak
Pihaknya juga ingin memperkuat kerja sama ke level yang lebih baik lagi. Seperti pertukaran data secara kualitas bisa ditingkatkan dan dimanfaatkan bersama.
"Dari pertukaran data itu bisa lebih memberi dampak baik penerimaan daerah maupun kita di level nasional," kata dia.
Dia juga meminta kesediaan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakbar untuk mengajak masyarakat terkait kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang akan jatuh tempo pada 31 Maret 2024.
”Kami ingin Pak Wali bicara kepada masyarakat terkait kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dari seluruh wajib pajak di Jakarta Barat. Ini jadi sangat penting," katanya.
Wali kota selaku pimpinan di wilayah Jakarta Barat, kata dia, tentu bisa memberikan dampak kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.
Baca juga: Ratusan mobil mewah di Jakarta Barat tunggak pajak
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Tags: