Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima laporan keuangan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudoyono atau AHY.

“Kinerja anggaran dari Kementerian ATR cukup baik, khususnya dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercapai melebihi target,” kata Sri Mulyani, di Jakarta, Jumat.

Dia menitipkan amanat kepada AHY untuk terus menjaga kinerja baik tersebut. Pasalnya, kinerja anggaran Kementerian ATR/BPN berperan penting dalam membangun fondasi Indonesia ke depan, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN AHY mengatakan akan terus berkomitmen dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah dan mewujudkan tata ruang yang baik guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini adalah komitmen ATR/BPN untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara erat dengan Kementerian Keuangan dalam sebuah semangat sinergi mendukung pembangunan nasional,” ujar dia.

Sebelumnya, AHY juga mengatakan pelayanan publik merupakan bentuk konkret kehadiran negara bagi rakyatnya.

AHY pun mengapresiasi kinerja Ombudsman RI dalam hal pengawasan pelayanan publik.

"Kita mengapresiasi apa yang telah dijalankan Ombudsman selama lebih dari dua dekade. Menjadi institusi yang independen, memberikan pengawasan terhadap pelayanan publik, termasuk mencegah berbagai praktik malaadministrasi," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Kementerian ATR/BPN berkomitmen turut serta memberikan keadilan pertanahan dan tata ruang, termasuk juga kaitannya dengan tujuan pengembangan pertumbuhan ekonomi.

"Saya berharap sekali Kementerian ATR/BPN dapat bersinergi, berkoordinasi, serta berkolaborasi dengan lembaga seperti Ombudsman. Sebelumnya, saya juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan kepolisian dalam hal pemberantasan mafia tanah," ujar AHY.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan Kementerian ATR/BPN senantiasa hadir sesuai fungsinya, khususnya dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang baik dan berkeadilan.

"Dalam laporan yang masuk di Ombudsman pusat maupun daerah, ada beberapa yang berhubungan dengan pertanahan, karena kegiatan pertanahan memang urusan yang melibatkan kepentingan banyak kalangan masyarakat," kata AHY pula.
Baca juga: Kementerian ATR bentuk Kanwil khusus untuk IKN
Baca juga: ATR/BPN: Perencanaan ruang dan pertanahan IKN disiapkan dengan detail