Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan tugas untuk memberantas praktik politik dinasti merupakan tanggung jawab setiap partai politik (parpol) dan bukannya menjadi urusan satu dua pihak tertentu.

"Tugas menyelesaikan persoalan politik dinasti tidak bisa ditunjuk pada parpol tertentu, tetapi kepada semua parpol di Indonesia," kata Hajriyanto di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jabar, Kamis.

Hajriyanto menegaskan bahwa praktik politik dinasti bukan hanya terjadi di Banten, yang dilakukan oleh keluarga besar Gubernur Ratu Atut Chosiyah seorang kader dan fungsionaris DPP Partai Golkar, akan tetapi juga di banyak daerah, provinsi dan dilakukan oleh banyak parpol.

"Angka-angkanya itu konkret di banyak daerah, provinsi dan dilakukan oleh banyak parpol," ujarnya.

"Faktanya yang mengembangkan dinasti politik sebagaimana disebutkan Mendagri Rabu (16/10) malam itu terjadi di ratusan tempat, karena itu pemberantasan terhadap politik dinasti tidak bisa difokuskan pada satu keluarga di Banten saja," kata dia menambahkan.

Oleh karena itu, Hajriyanto menilai seharusnya kritik yang dilancarkan parpol-parpol pesaing Partai Golkar sudah seharusnya disampaikan secara lebih proporsional.

"Bukan rahasia lagi, banyak gubernur yang anaknya menjadi bupati atau walikota di provinsi yang sama," ujarnya.

Hajriyanto juga menyarankan parpol lain, termasuk Partai Demokrat yang sempat dinilai peneliti senior Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sudiarto, memanfaatkan isu tentang politik dinasti untuk merebut suara di Banten, untuk lebih berhati-hati menggunakan cara-cara politik yang tidak berpotensi menjadi bumerang.

"Kalau Partai Demokrat menjadikan isu politik dinasti ini sebagai alat untuk memukul Partai Golkar saya rasa itu pilihan jalan yang salah, karena itu akan berbalik, menjadi bumerang. Politik dinasti ini terjadi juga di parpol lain, termasuk di dalam Partai Demokrat," katanya.

Perdebatan tentang politik dinasti mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan yang merupakan adik Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah, dalam kasus dugaan suap Ketua MK nonaktif Akil Mochtar.

Anggota keluarga Ratu Atut juga menempati jabatan strategis di pemerintahan dan DPRD Provinsi Banten, dan diduga menimbulkan benturan kepentingan yang sudah lama terjadi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sebelumnya telah mengkritik mengenai keberadaan politik dinasti dalam konteks yang lebih luas.
(G006/I007)