Manokwari (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua menyebut pemenuhan sejumlah ketentuan dan persyaratan untuk meningkatkan status menjadi bank devisa sudah mencapai 50,5 persen.

"Persiapan melengkapi dokumen persyaratan sudah dimulai sejak September 2023," kata Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Bank Papua Wastu Anggoro Wijonarko, di Manokwari, Papua Barat, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa pemenuhan ketentuan tersebut diatur melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2017 tentang Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing.

Syarat menjadi bank devisa meliputi volume usaha harus mencapai jumlah tertentu, kemampuan memobilisasi dana, kesehatan bank, infrastruktur, dan kompetensi SDM bank berpengalaman dalam valuta asing.

"Syarat bertransformasi dari bank non-devisa menjadi bank devisa itu banyak," ujar Wastu Anggoro.

Menurut dia, pertimbangan Bank Papua menjadi bank devisa dilatarbelakangi permintaan dari pemerintah pusat melalui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

Hal tersebut merujuk pada arah kebijakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2030 terkait perluasan sasaran ekspor impor ke sejumlah negara.

"Sehingga tidak lagi ke Jakarta, tapi langsung dari Papua ke negara tujuan. Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh Papua lebih besar," ujar dia.

Dia menuturkan upaya menjadi bank devisa telah mendapat persetujuan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) tahun 2024 yang kemudian harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur.

Manajemen Bank Papua terus mengoptimalkan pemetaan terhadap seluruh potensi bisnis sekaligus menambah jumlah mitra kerja sama dalam bidang ekspor impor pada masa mendatang.

"Pastinya Bank Papua membutuhkan kerja sama kemitraan dengan pelaku ekspor impor yang selama ini sudah aktif," ujar Wastu Anggoro.

Selama tahun 2023, kata dia lagi, kinerja Bank Papua tumbuh positif dibandingkan periode 2022 yang tercermin dari capaian nilai aset, penyaluran kredit, realisasi dana pihak ketiga (DPK), dan perolehan laba bersih.

Aset Bank Papua tahun 2023 mengalami pertumbuhan 8,26 persen menjadi Rp32,2 triliun dibanding tahun 2022 yang hanya mencapai Rp29,8 triliun.

Kemudian, penyaluran kredit tahun 2023 mencapai Rp19,5 triliun yang didominasi kredit konsumsi sebanyak Rp10,9 triliun atau 55,7 persen dari total kredit.

"Total penyaluran kredit tumbuh 7,9 persen dibanding 2022 yang mencapai Rp18,1 miliar," ujar dia lagi.

Dia menyebutkan total DPK yang dihimpun selama tahun 2023 mencapai Rp25,6 triliun atau tumbuh 6,15 persen dibanding tahun 2022 yang mencapai Rp24,1 triliun.

Secara komposisi, DPK nonbank yaitu simpanan dari nasabah tahun 2023 tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun 2022, dengan simpanan dalam bentuk giro masih menjadi yang terbesar.

Secara umum, pendapatan usaha yang dihasilkan selama tahun 2023 tumbuh 0,98 persen dari tahun sebelumnya, sejalan dengan peningkatan laba bersih dan laba komprehensif.

Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, Bank Papua mampu memperoleh pendapatan bunga sebesar Rp2,3 triliun atau tumbuh 0,90 persen dari tahun 2022 sebesar Rp2,3 triliun.

Menurut dia, pertumbuhan pendapatan bunga diimbangi dengan penurunan beban yang cukup signifikan, sehingga Bank Papua berhasil meraih laba bersih Rp427 miliar atau naik 9,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp389 miliar.

Selain itu, kata dia lagi, rasio kredit bermasalah (NPL) masih di bawah ambang batas yang telah ditetapkan oleh regulator dengan capaian NPL gross tahun 2023 sebesar 2,41 persen dan untuk NPL neto 0,69 persen.
Baca juga: Kinerja Bank Papua tahun 2023 tumbuh positif
Baca juga: Gubernur minta Bank Papua harus mengoptimalkan kinerja himpun DPK