Jakarta (ANTARA News) - Calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Sutarman, memaparkan 12 program prioritas Polri, kelak saat ia terpilih menjadi orang nomor satu di lembaga kepolisian itu.

"Kedua belas program prioritas itu di antaranya adalah pengamanan Pemilu 2014, meningkatkan penuntasan kasus korupsi dengan koordinasi KPK dan Kejaksaan Agung serta penanggulangan terorisme termasuk penembakan terhadap anggota," kata Komjen Pol Sutarman dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPR RI Jakarta, Kamis.

Selain itu, ia juga menjelaskan ingin meningkatkan zona integritas yang bebas KKN, penguatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan fungsi intelijen di mana ada satu polisi, satu Babinkamtibmas dalam satu desa.

Selain itu, juga ada program pengungkapan kasus konvensional, penguatan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

"Lalu, pengembangan sistem pembinaan personel, peningkatan profesionalisme di semua direktorat di Bareskrim, terutama dalam pengamanan Pemilu," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kredibilitas Polri melalui kehumasan, penguatan sistem pengawasan yang efektif bebas KKN serta percepatan program reformasi birokrasi sesuai dengan rencana dan strategi (Renstra) Polri.

"Apabila diamanahkan sebagai Kapolri, visi saya adalah terwujudnya Polri sebagai pelayan, sahabat, dan penegak hukum yang jujur dan adil serta transparan dalam menjaga pembangunan nasional," katanya.

Jenderal bintang tiga itu memaparkan visi dan misinya agar Polri bisa menjadi sosok penegak hukum penolong, melayani sepenuh hati serta bisa menjadi sahabat masyarakat memecahkan masalah.

"Juga menjadi penegak hukum yang jujur, adil, benar, transparan, dan akuntabel," tambahnya.

Komjen Pol Sutarman, Kamis (17/10) menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Timur Pradopo yang dipercepat masa pensiunnya.

Rangkaian uji kepatutan dan kelayakan telah dimulai pekan lalu dengan mengunjungi kediaman Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri itu.

Pada Rabu (16/10) Komisi Hukum itu mengundang PPATK dan Kompolnas untuk mempresentasikan rekomendasi PPATK dan kinerja mantan ajudan Presiden KH Abdurrahman Wahid itu selaku calon Kapolri.