Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjajaki kerja sama dengan Universitas Inha, Korea Selatan (Korsel), untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, salah satunya melalui pelaksanaan kursus singkat (short course) bagi para pegawai.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo berharap kerja sama tersebut dapat dijadikan sebagai wadah untuk saling bertukar pengetahuan dan keterampilan demi terciptanya inovasi dalam pembuatan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

"Kita bisa jadikan ini untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman dari Universitas Inha dalam pengembangan kebijakan publik yang efektif dan efisien," ucap Yusharto saat memimpin Audiensi Tindak Lanjut Rencana Kerja Sama BSKDN dengan Universitas Inha di Jakarta, Rabu, sebagaimana siaran persnya.

Program short course tersebut rencananya akan dilaksanakan di Universitas Inha yang berlokasi di Incheon, Korea Selatan pada 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2024.

Peserta short course tersebut tidak hanya para pegawai BSKDN, melainkan juga pegawai dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kemendagri.

"Terkait peserta-nya, kita akan konsolidasikan kembali agar masing-masing lembaga mendapatkan alokasi sebanyak kurang lebih tujuh orang," jelas Yusharto.

Dia menjelaskan, materi substansi short course tersebut fokus pada analisis kebijakan publik dan studi komparasi dengan mencermati tata kelola Kota Incheon serta menganalisis bentuk koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Korea Selatan.

"Incheon juga didaulat sebagai smart city (kota pintar), sehingga titik fokus komparasi juga berkaitan dengan tata kelola digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik," tuturnya.

Sementara itu, delegasi dari Universitas Inha Myeong Seunghwan mengatakan pihaknya menyambut baik kesempatan kerja sama dengan BSKDN. Dia berharap kerja sama tersebut dapat memperkuat peran analis kebijakan, sehingga kualitas kebijakan publik yang diputuskan dapat semakin efektif bagi masyarakat.

"Kami berharap dapat berbagi pengetahuan dan praktik terbaik kami dengan BSKDN untuk membantu memperkuat kapasitas mereka dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat Indonesia," ujar Myeong.