Denpasar (ANTARA) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu mengingatkan pentingnya edukasi keuangan yang sama dan setara untuk seluruh masyarakat, termasuk untuk kaum disabilitas.

"No one left behind atau tidak ada satupun yang tertinggal. Diperlukan sinergi seluruh pihak untuk menyukseskan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)," kata Puji Rahayu di Denpasar, Rabu.

Pihaknya memuji TPAKD Kabupaten Jembrana, Bali, yang belum lama ini telah meluncurkan Program TPAKD untuk 2024 dan menjadi pemda pertama di Provinsi Bali yang telah meluncurkan program tersebut serta melaksanakan edukasi keuangan untuk disabilitas.

Bahkan edukasi untuk disabilitas menjadi satu di antara tiga program besar TPAKD Kabupaten Jembrana.

TPAKD yang terletak di kabupaten paling barat Pulau Bali ini memiliki program pelatihan, pengembangan dan pendampingan UMKM melalui Akademi UMKM Bali Nadi Jayanti dengan prioritas pelaku UMKM perempuan dan disabilitas.

Selain terkait disabilitas, Program TPAKD juga ada Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) yang merupakan program peningkatan akses keuangan sektor prioritas pertanian Kabupaten Jembrana yaitu kakao.

Baca juga: Anggota DPD berharap OJK tingkatkan literasi keuangan masyarakat Bali

Baca juga: BPD Bali bentuk CKPN penuh menjelang program restrukturisasi berakhir

Kemudian Program Kejarku Pandai merupakan akselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk pelajar melalui Program Satu Rekening-Satu Pelajar, Satu Sekolah Satu Agen Laku Pandai.

Inklusi keuangan di Provinsi Bali berdasarkan hasil survei tahun 2022 sebesar 92. Namun literasi keuangannya baru 57 persen.

Bali dari sisi literasi dan inklusi keuangannya masih di atas nasional. Namun literasi keuangan ini perlu ditingkatkan lagi sehingga bisa lebih paham terhadap risiko keuangan.

Puji menambahkan, melalui sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam TPAKD di masing-masing daerah diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

Sementara itu Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyampaikan Program TPAKD Kabupaten Jembrana adalah program yang harus diwujudkan bersama melalui sinergi dan kolaborasi seluruh komponen masyarakat.

Tidak saja Pemerintah Kabupaten Jembrana, tetapi sinergi dengan OJK, Bank Indonesia dan industri jasa keuangan untuk menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Jembrana

Menurut Tamba, kemudahan akses keuangan juga hendaknya disertai dengan edukasi dan literasi yang memadai agar pinjaman yang diperoleh dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal.

Edukasi dilakukan selama dua hari dengan peserta dari kelompok tani dan penyandang disabilitas anggota Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia), Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia), HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia), dan PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia).

Baca juga: Satgas Pasti Bali perkuat pencegahan aktivitas keuangan ilegal

Baca juga: OJK Bali tekankan kehati-hatian saat restrukturisasi kredit berakhir