Beijing (ANTARA) - Seiring langkah China mengambil pendekatan kebijakan fiskal yang proaktif, penerbitan obligasi khusus pemerintah daerah meningkat secara signifikan sekaligus menandai upaya penting negara tersebut menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan manajemen risiko keuangan.

Laporan kerja pemerintah, laporan anggaran, serta laporan rencana pembangunan ekonomi dan sosial untuk tahun ini yang diserahkan ke Kongres Rakyat Nasional (National People's Congress/NPC) untuk dibahas semuanya menjabarkan strategi-strategi komprehensif yang bertujuan untuk mencegah dan menyelesaikan risiko utang daerah.

Batas maksimum sebesar 3,9 triliun yuan akan ditetapkan untuk utang khusus pemerintah daerah yang baru atau meningkat sebesar 100 miliar yuan dibandingkan tahun lalu, dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah mengatasi kelemahan di bidang-bidang utama menurut laporan anggaran pusat dan daerah.

Para ahli mengatakan pinjaman pemerintah yang tepat dapat mengompensasi kekurangan dana pembangunan dan merupakan praktik yang umum dilakukan di kancah internasional. "Skala yang wajar dan pengeluaran yang efektif terkait utang dapat memfasilitasi pembangunan ekonomi," kata Yang Zhiyong, seorang peneliti di Akademi Ilmu Sosial China.

Per akhir 2023, utang outstanding pemerintah daerah mencapai 40,74 triliun yuan dan masih di bawah batas anggaran yang disetujui NPC, termasuk utang umum senilai sekitar 15,87 triliun yuan dan utang khusus sebesar 24,87 triliun yuan.

Dalam sesi wawancara dengan Xinhua pada November, Gubernur People's Bank of China (PBOC) Pan Gongsheng mengatakan tingkat utang pemerintah China masih berada di kisaran menengah dan bawah secara internasional, dan negara itu memiliki banyak sumber daya dan langkah-langkah untuk meredam risiko utang.

Sebuah laporan yang dirilis pada Juni lalu oleh Komite Urusan Keuangan dan Ekonomi NPC menyoroti risiko utang yang signifikan di sejumlah kota dan wilayah tertentu, seraya menyebutkan perihal kemunculan utang implisit baru yang sedang terjadi.

"Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan tekanan terhadap operasional fiskal daerah akibat pandemi, penyesuaian pasar real estat, dan faktor-faktor lainnya, yang menyebabkan meningkatnya tekanan pembayaran kembali utang di beberapa daerah dan pentingnya mengatasi risiko utang implisit," ujar Huang Shizhong, seorang profesor di Institut Akuntansi Nasional Xiamen sekaligus anggota parlemen nasional.

Pada 2023, serangkaian sinyal kebijakan diumumkan, menekankan langkah-langkah seperti "mengontrol ketat peningkatan utang implisit," "menerapkan rencana penyelesaian utang yang komprehensif," "menerapkan mekanisme jangka panjang untuk menangani risiko utang pemerintah daerah," dan "mencapai keseimbangan antara mengatasi risiko utang pemerintah daerah dan pembangunan yang stabil."

Dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (6/3), Menteri Keuangan China Lan Fo'an mengungkapkan bahwa upaya terkoordinasi telah menghasilkan pengurangan risiko utang daerah secara keseluruhan.

Pembayaran kembali utang pokok dan bunga utang pemerintah daerah yang sah dijamin secara efektif, skala utang implisit secara bertahap menurun, dan kemajuan telah dicapai dalam menyelesaikan tunggakan pemerintah pada perusahaan dan mengurangi jumlah platform pendanaan daerah.

Reformasi lebih lanjut diperlukan untuk menyeimbangkan kekuasaan dan sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, membangun landasan fiskal yang kuat guna mengendalikan skala utang daerah dan mengurangi risiko utang daerah, ujar Huang.