Jakarta (ANTARA News) - Wali Kota Bogor terpilih Bima Arya Sugiarto mengaku pernah dimintai sejumlah uang berkisar Rp3--5 miliar oleh oknum yang mengaku dekat dengan para hakim Mahkamah Konstitusi (MK), setelah dia dinyatakan memenangi pilkada pada 14 September lalu.

"Mereka menawari agar kemenangan (Pilkada Bogor) saya tidak digugat dan dikalahkan di Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Bima pada sebuah diskusi di Jakarta, Minggu.

Bima sebelumnya mengaku sudah lama mendengar kabar tentang putusan sengketa pilkada yang dibawa ke MK dan kemudian dapat dikendalikan oleh "kongkalikong" para oknum. Tawaran-tawaran tersebut, kata Bima, biasanya datang setelah KPUD menyatakan hasil dari pemungutan suara.

"Namun, bagi saya, setelah ditawari, saya lebih memilih melakukan lobi-lobi (komunikasi politik). Saya menyebutnya ini seni dalam berpolitik, jadi tidak terjebak dalam uang dan kongkalikong lain-lain," ujarnya.

Bima mengatakan dirinya lebih memilih untuk gencar melakukan komunikasi politik agar kemenangannya tersebut tidak disengketakan dan dibawa ke MK. Namun, dia enggan menjelaskan lebih detail apa yang dia maksud dengan substansi lobi dan komunikasi politik tersebut yang dia maksudkan sebagai upaya agar kemenangannya tidak disengketakan di MK.

"Bagaimana caranya, itu sih `rahasia dapur`," ujarnya sambil tertawa.

Jika sampai digugat ke MK, Bima mengaku siap karena tim suksesnya memiliki data-data di lapangan yang menguatkan kemenangannya.

Pada 14 September lalu, KPU Bogor menetapkan pasangan Bima Arya-Usmar Hariman sebagai pemenang setelah unggul 1.755 suara atau 0,44 persen atas pasangan Achmad Ru'yat-Aim Halim Permana.