Lubuk Basung,- (ANTARA) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat menawarkan pembangunan penangkaran buaya muara di kawasan Tiku Lima Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam sebagai solusi mengatasi konflik satwa tersebut dengan manusia.


"Ini alternatif solusi yang paling realistis dalam mencegah konflik buaya dengan manusia di daerah tersebut," kata Kepala Resor Konservasi Wilayah II Maninjau BKSDA Sumatera Barat Rusdiyan P. Ritonga di Lubuk Basung, Jumat. Ia mengatakan rencana pembangunan ini sudah dibicarakan dengan Bupati Agam dan pihak terkait pada 2023. Setelah itu sudah dibuatkan desain site plan atau perencanaan pembangunan penangkaran tersebut. "Butuh dukungan dari para pihak terkait baik pemerintah maupun korporasi yang beraktivitas di sekitar habitat buaya untuk pembangunan penangkaran tersebut, karena membutuhkan anggaran cukup besar," katanya. Ia menambahkan penangkaran tersebut akan menjadi tempat bagi buaya yang dievakuasi dari habitat dengan kepadatan tinggi. Ini mengingat bahwa di beberapa lokasi kepadatan populasi buaya cukup tinggi, sehingga tidak sesuai dengan daya dukung habitat yang semakin menyempit. "Daerah teridentifikasi rawan konflik, bisa dilakukan penjarangan populasi dan dimasukkan ke penangkaran. Kita juga sudah melakukan upaya mitigasi sejak beberapa tahun lalu bagi masyarakat setempat," katanya.
Ia mengakui pembangunan penangkaran buaya tersebut telah disampaikan kepada Wali Nagari (Kepala Desa) Tiku Lima Jorong, Bamus, tokoh adat, tokoh masyarakat dan lainnya saat rapat koordinasi tindak lanjut kejadian konflik buaya dengan manusia di daerah itu, Kamis (7/3) malam.


Rapat tersebut setelah korban serangan buaya ditemukan pada Kamis (7/4) sekitar pukul 8.30 WIB, malamnya diadakan rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat Baca juga: Tim gabungan Agam temukan warga meninggal akibat serangan buaya
Sementara Wali Nagari Tiku (Kepala Desa) Lima Jorong Mardios mengatakan rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka mencari solusi konflik buaya yang terjadi di daerah itu.


"Rapat ini untuk membahas solusi penanganan konflik buaya yang sudah berulang kali terjadi di wilayah tersebut. Kita akan segera menghadap bupati dan gubernur dalam waktu dekat untuk membahas pembangunan penangkaran buaya ini," katanya. Pembicaraan terakhir dengan PT. Mutiara Agam, mereka siap membantu untuk pembuatan kolam.
"Jika pembuatan kolam sudah rampung, maka kita juga bisa mendesak pihak lain untuk membangun pagar atau sarana lainnya. Kita bakal menyampaikan proposal ke warga Tiku Lima Jorong yang menjadi anggota DPRD Agam," katanya. ***3***

Baca juga: BKSDA tangani 127 kasus konflik buaya dan manusia di Babel