Padang (ANTARA News) - Penyelanggaraan Pilkada calon wali kota dan wakil wali kota Padang, Sumatera Barat mesti menjadi percontohan dalam pesta demokrasi di Indonesia, maka semua pihak harus punya tekad menghindari konflik.

Imbauan ini disampaikan Wali Kota Padang Fauzi Bahar saat memberi sambutan pada ikrar Pilkada Badunsanak, damai, Luber dan Jurdil di GOR H Agus Salim Padang, Sabtu.

"Semua pasangan cawako/cawawako, tim pendukung dan termasuk penyelenggaran Pilkada Padang, harus bertekad menyukseskan penyelenggaran tanpa ada konflik," kata dia.

Menurut dia, momentum bagi Padang untuk memperlihatkan bahwa Minangkabau sebagai negeri tertua yang sudah menjalankan sistem demokrasi.

Oleh karena itu, pasangan cawako/cawawako serta tim pendukung harus memperlihatkan sikap dan tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma dan adat istiadat yang dianut daerah ini. Misalnya, kalau ada pendukung pasangan yang melintasi kumpulan tim calon lainnya jangan pula diejek dan perlihatkan sikap bersaudara satu sama lain.

"Kita sudah sukses menyelenggarakan Pilkada serentak pada 2010 lalu, diselenggarakan KPU Sumbar, maka Pilkada Padang 2013 mesti merujuknya," ujarnya.

Menurut dia, ikrar Pilkada "Badunsanak, Damai, Luber dan Jurdil" diselenggarakan pihak penyelenggara yang melibatkan semua pasangan calon, tentu tujuannya membangun tekad bersama pelaksanaan berjalan sesuai harapan.

Kapolresta Padang AKPB Wisnu Andayana dalam kesempatan yang sama menyatakan dalam sambutannya, pihaknya tidak akan tolerasi kalau ada pasangan calon dan tim pendukung yang melakukan tindakan melawan hukum.

Oleh karena itu, sampai masuk tahapan kampanye masih tetap berjalan aman dan lancar, maka harus menjadi komitmen untuk dibuktikan sampai pada hasil penghitungan suara nanti tetap damai.

Jika dibandingkan dengan penyelenggaran Pilkada di daerah, baru deklarasi saja sudah terjadi gesekan antar para pendukungan pasangan calon kepala daerah.

"Kami siap melakukan pengamanan pelaksanaan Pilkada Padang, tentu harus didukung semua pihak untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan hukum," ujarnya.

Komisioner KPU Sumbar Divisi Sosialisasi Nova Indra dalam sambutannya mengimbau semua pasangan calon mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Jika semua tahapan sudah dilaksanakan dan diikuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menjauhkan dari potensi konflik.

"Ibarat petatah Minang, biduk (perahu) lalu, kiambang (tumbuhan air) batawik/bertemu, artinya setelah usai pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tak ada menyisahkan konflik di masyarakat," imbaunya.

Sepuluh pasangan Cawako/Cawawako Padang dalam Pilkada 2013, meliputi Emma Yohanna-Wahyu Iramana Putra (1), Mohammad Ichlas El Qudsi-Januardi Sumka (2), Desri Ayunda-James Helyward (3), Asnawi Bahar-Surya Budhi (4), Ibrahim-Nardi Gusman (5), Kandris Asrin-Hendra Dwipa (6).

Selanjutnya pasangan Maigus Nasir-Armalis (7), Indra Jaya-Yefri Hendri Dharmi (8), Syamsuar Syam-Mawardi Nur (9) dan Mahyeldi Ansarullah-Emzalmi (10). Dari sepuluh pasangan calon itu, terdapat tujuh di antaranya melalui jalur perseorangan.(*)