Surabaya (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa bila semua upaya penanganan luapan lumpur dengan intensitas tinggi berjalan baik, maka diharapkan masalah semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, dapat tuntas dalam waktu sekira dua bulan lebih sedikit. "Selama berbagai upaya penanganan dilaksanakan, pihak terkait, utamanya pemerintah daerah, diharapkan tetap memberikan pelayanan terbaik terhadap para pengungsi, utamanya kebutuhan logistik," tutur Kepala Negara di Ruang Very Important Person (VIP) Bandar Udara Juanda, Surabaya, Jumat. Presiden menjelaskan hal itu kepada wartawan seusai seharian meninjau lokasi semburan lumpur panas di sumur Banjarpanji-1 eksplorasi gas Lapindo Brantas di Siring, Porong, dan pemaparan dari tiga tim tentang upaya penanganannya serta lokasi pengungsian di Pasar Baru Porong. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara, antara lain didampingi Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Energi SUmber Daya Mineral, Menteri Sosial, Kepala Keposian Negara RI, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Menurut Presiden, berbagai langkah terpadu yang sedang dan akan dilakukan pemerintah dan pihak terkait mengatasi persoalan lumpur yang telah berlangsung selama 76 hari ini jangan sampai merugikan masyarakat maupun lingkungan, serta infrastruktur, seperti jalan tol maupun kereta api. "Setelah mendapat masukan dari berbagai pihak terkait, ke depan perluasan pond dengan konstruksi tanggul lebih kuat dan kokoh perlu dilakukan. Kita yakinkan perkuatan tanggul ini tidak membahayakan kawasan sekitarnya," ujar Presiden. Mengenai konstruksinya, Kepala Negara menjelaskan bahwa secara intensif pihak teknis, seperti Pekerjaan Umum dan Zeni TNI-AD, kontraktor, tenaga ahli dari perguruan tinggi maupun konsultan asing ambil bagian dalam pembangunan bendungan (pond) sebagai area tampungan semburan lumpur. "Pelayanan kepada masyarakat maupun pembuatan perluasan pond dengan konstruksi kokoh, semuanya menjadi tanggunjawab Lapindo secara penuh," kata Presiden. Pada kesempatan itu, Kepala Negara membantah bahwa ada rencana "menenggelamkan" tujuh desa sekitar semburan untuk pembuatan perluasan pond permanen yang kokoh. "Kita punya hati, tidak ada keinginan menenggelamkan desa. Perluasan kolam penampungan itu memanfaatkan areal-areal di luar pemukiman," tegas Presiden. Kepala Negara menuturkan, kejadian seperti itu, yaitu under ground blowout terjadi di banyak pengeboran minyak dan gas di dunia. Namun, Presiden mengemukakan, yang terjadi di Porong dipenuhi dengan penduduk dan infrastruktur, seperti jalan tol, dan kereta api. Karena itu, menurut Presiden, dipilih cara-cara yang tepat untuk menghentikan semburan lumpur tersebut, seperti melalui skenario II side tracking (pengeboran miring), serta reliaef well (pengeboran menyamping). Menanggapi pembuangan air lumpur, Kepala Negera menjelaskan bahwa ada perencanaan tak terduga (contigency), yaitu pikiran membuang ke laut, tetapi semua ini perlu dikaji lebih mendalam apakah betul tidak mengganggu lingkungan. Presiden mengemukakan bahwa perluasan pond dengan tanggul yang konstruksinya kokoh tersebut, agar sejauh mungkin tidak harus merelokasi penduduk. Kepala negara juga menegaskan, proses hukum tentang masalah ini berjalan adil, sehingga bila ada pihak di luar Lapindo yang terjerat, biarlah sesuai proses hukum berjalan. Dalam kesempatan ini, Presiden menambahkan bahwa mulai Sabtu (12/8) hingga waktu yang belum ditentukan jalan tol Surabaya-Gempol untuk ruas Porong-Gempol tidak dipungut biaya. (*)