Bandarlampung (ANTARA) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Lampung Junanto Herdiawan mengatakan bahwa Kabupaten Tulangbawang menjadi daerah yang mempelopori pelaksanaan digitalisasi pembayaran retribusi (e-Retribusi) di pasar tradisional di Provinsi Lampung.

"Kabupaten Tulangbawang ini menjadi pelopor di Provinsi Lampung dalam upaya mendigitalisasikan pembayaran retribusi di pasar tradisional secara elektronik," ujar Junanto Herdiawan berdasarkan keterangannya yang diterima di Bandarlampung, Selasa.

Ia mengatakan digitalisasi pembayaran retribusi di pasar tradisional tersebut dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Pelaksanaan pembayaran retribusi secara digital tersebut dilakukan melalui aplikasi sistem digital elektronik retribusi (SIGER). Aplikasi tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Tulangbawang dengan Bank Mandiri," katanya lagi.

Dia pun mengapresiasi langkah inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi melalui digitalisasi pembayaran.

"Langkah ini perlu diapresiasi karena selain inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah juga telah memperkuat digitalisasi dalam transaksi daerah," ujar dia pula.

Menurut dia, pembayaran retribusi melalui aplikasi SIGER tersebut selain memberikan manfaat bagi pemerintah daerah juga bermanfaat bagi pedagang pasar untuk mempermudah transaksi.

"Bagi pedagang pasar pembayaran retribusi melalui SIGER ini mempermudah mereka, sekaligus membangun kepercayaan kepada pemerintah daerah. Sedangkan untuk akseptasi kanal pembayaran digital melalui QRIS pun semakin luas," ujarnya lagi.

Akseptasi pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Pasar Unit II Kabupaten Tulangbawang telah digunakan oleh 700 orang pedagang.

"Penerapan e-Retribusi ini dilakukan dengan mengoptimalkan kanal pembayaran digital melalui uang elektronik dan pada perkembangannya nanti akan menggunakan QRIS. SIGER ini pun dilengkapi fitur pemantauan berupa dashboard online berbasis website yang dapat diakses oleh pemerintah kabupaten setempat untuk memantau pendapatan daerah secara langsung," ujar dia lagi.

Ia melanjutkan BI terus berkomitmen mendorong dan mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program kerja yang mendorong percepatan serta perluasan digitalisasi daerah.
Baca juga: Pemerintah daerah di Lampung sepakat gunakan digitalisasi pembayaran
Baca juga: Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah