Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani meyakini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto lebih galak memerangi sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Benny saat ditemui selepas bertemu Hadi di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa, menjelaskan keyakinan itu muncul setelah melihat rekam jejak Hadi saat menjabat Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang memerangi mafia tanah.

Baca juga: Presiden: Arus pengungsi Rohingya diduga libatkan jaringan TPPO

Keyakinan Benny itu diperkuat oleh komitmen Hadi yang disampaikan kepada Kepala BP2MI saat keduanya bertemu di Kantor Kemenko Polhukam RI selama kurang lebih satu jam.

“Dalam konteks (memerangi) sindikat yang selama ini (ada dalam) program BP2MI, ternyata kita sedang berhadapan dengan pemimpin yang lebih keras sebetulnya. Jadi, saya merasa yang saya lakukan sudah sangat keras, tetapi beliau (Hadi Tjahjanto) lebih keras,” kata Benny menjawab pertanyaan wartawan selepas pertemuan itu.

Baca juga: Wapres minta PMI tempuh jalur resmi guna kurangi risiko TPPO

Dalam perang melawan mafia perdagangan orang, yang kerap menggunakan modus pengiriman dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri, Presiden Joko Widodo membentuk Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO. Menko Polhukam dalam struktur Gugus Tugas itu menempati posisi sebagai Ketua I, yang memimpin bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Ketua II. Sementara itu, Ketua Harian Gugus Tugas TPPO diisi oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Terkait itu, Benny mengatakan selama ini BP2MI mempunyai slogan Sikat Sindikat TPPO!, sementara Hadi dalam pertemuannya dengan BP2MI ikut mendukung gerakan itu dengan semboyan Gebuk Sindikat!

“Berbagai hal tadi beliau sampaikan arahan kepada saya sebagai bawahannya langsung dalam Gugus Tugas bahwa bagaimana negara harus kita dorong terus hadir, negara tidak boleh kalah dan kompromi terhadap para sindikat dan mafia, dan bagaimana kolaborasi ini paling penting agar tune dan frekuensinya dalam memerangi sindikat perdagangan orang ini bisa sama di lapangan,” kata Benny.

Baca juga: Menteri PPPA: Penanganan TPPO perlu kerja sama berkesinambungan

Oleh karena itu, selepas pertemuan hari ini, Benny menyebut Menko Polhukam bakal datang langsung ke Kantor BP2MI untuk mengecek langsung database pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kemudian, Menko Polhukam, sebagaimana disampaikan Benny, juga berencana menggelar rapat koordinasi bersama Kapolri untuk mengevaluasi kerja-kerja pemberantasan sindikat TPPO di Indonesia.

“Beliau akan segera mengundang Pak Kapolri agar Gugus Tugas segera rapat koordinasi, kemudian menetapkan SOP (standar prosedur operasional), menetapkan pembagian tugas dari masing-masing kementerian/lembaga,” kata Benny.

Kepala BP2MI itu menyebut jumlah PMI di luar negeri saat ini mencapai 4,9 juta pekerja.

Baca juga: BP2MI masifkan sosialisasi cegah TPPO pekerja migran Indonesia
Baca juga: Kepala BP2MI: Saya tak takut pecat pegawai yang terlibat kejahatan PMI