Mataram (ANTARA News) - Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif menyatakan hingga kini belum ada bukti yang mengindikasikan oknum di lembaga penanggulangan bencana alam itu melakukan tindak pidana korupsi.

"Nggak (tidak) ada buktinya, yang penting bukti, rakyat butuh bukti, saya nggak (tidak) usah ngomong kita buktikan jangan sampai ada korupsi," kata Syamsul, menjawab wartawan pada jumpa pers, yang digelar usai pembukaan puncak peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2013, yang dipusatkan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin.

Provinsi NTB menjadi tuan rumah penyelenggaraan puncak peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional, yang dipusatkan di Mataram, ibu kota Provinsi NTB, pada 7--11 Oktober 2013.

BNPB setiap tahun memperingati bulan PRB yang secara global diperingati setiap 13 Oktober, namun sejauh ini baru tiga kali digelar secara nasional. Kegiatan pertama dan kedua di Yogyakarta.

Puncak peringatan bulan PRB di NTB itu diikuti sekitar 3.000 peserta, termasuk perwakilan dari sejumlah negara sahabat.

Syamsul ditanya wartawan tentang langkah-langkah konkret dalam mencegah praktik korupsi di BNPB, mengingat lembaga tersebut mengelola anggaran yang cukup banyak, dan rentan diselewengkan oleh oknum di lembaga tersebut.

Sejauh ini, lembaga itu masih dipercaya publik namun kerentanan tetap ada, mengingat BNPB mengelola anggaran sebesar Rp3 triliun setiap tahun anggaran, sebagai dana siap pakai untuk penanggulangan bencana di berbagai daerah di Indonesia.

Dana sebesar Rp3 triliun itu pun masih dinyatakan kurang, karena kebutuhan anggaran penanggulangan bencana mencapai Rp30 triliun setiap tahun.

Dana penanggulangan bencana juga ada di 37 kementerian/lembaga lain, namun nilainya baru mencapai Rp13,5 triliun sehingga masih sebagian dari total anggaran yang dibutuhkan.

Apalagi, telah mencuat kasus korupsi di sejumlah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang kini perkaranya tengah bergulir di pengadilan, seperti di BPBD Provinsi NTB, dan BPBD Kota Mataram.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Syamsul mengatakan, langkah konkretnya yakni jangan sampai ada yang korupsi.

"Saya sudah tekankan kepada setiap anggota BNPB dan juga BPBD di daerah, yang penting ada buktinya (pertanggungjawaban dana). Saya cuma bisa ngomong ini, daripada saya banyak omong tau-tau malah ada bukti yang lain," ujarnya sambil tertawa.

Versi BNPB, bencana alam yang terjadi sepanjang 2011 sebanyak 2.060 kejadian, dan sepanjang 2012 sebanyak 1.883 kejadian, sehingga rata-rata dalam dua tahun terakhir ini sebanyak 1.900 kejadian bencana alam yang terekam.

Masih ada kejadian bencana alam yang tidak terekam, namun diperkirakan tidak sebanyak yang terekam.

BNPB sejauh ini menangani 14 jenis bencana, dan khusus di 2013 paling banyak bencana angin puting beliung, kemudian banjir, gempa bumi, dan letusan gunung api.

"Kalau tahun lalu bencana banjir yang banyak, tahun ini angin puting beliung yang banyak. Bencana lainnya, masih sama yakni banjir, gempa bumi dan letusan gunung api," ujar Syamsul.
(A058/R010)