Dapat arahan Jokowi, Menpan RB kebut skema tunjangan ASN di IKN
1 Maret 2024 14:02 WIB
Presiden RI Joko Widodo (tengah) bersama Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (kanan) di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024). (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas siap menuntaskan amanat Presiden RI Joko Widodo untuk mendetailkan skema tunjangan pionir atau insentif bagi ASN yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Tadi Presiden Jokowi memberikan arahan agar skema tunjangan pionir untuk ASN yang pindah ke IKN segera didetailkan," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan saat ini Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan sedang merumuskan itu secara sangat detail. Anas pun akan mempercepat pembahasannya agar saat dimulainya pemindahan ASN ke IKN, skema itu langsung berjalan.
Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menjelaskan pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan hunian.
“Kementerian PANRB telah membuat simulasi penapisan pemindahan ASN ke IKN, hasil koordinasi lintas kementerian," ujarnya.
Selain itu, Kementerian PANRB telah menetapkan tiga prioritas pemindahan ASN ke IKN. Menurutnya, pemindahan itu masih bersifat dinamis.
Namun, tetap dengan dengan satu pola rujukan utama, yaitu pemindahan ASN yang berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan di IKN bisa optimal dan efektif. Hal ini dengan paradigma kerja yang baru dan berbasis digital.
Dia pun mengapresiasi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono yang terus bekerja dengan efektif untuk penuntasan hunian ASN.
Selain hunian, pemerintah juga menyiapkan konsep shared office di IKN. Konsep ini adalah skema dimana dalam satu kantor ditempati bersama secara efektif untuk beberapa instansi atau individu.
“Konsep shared office itu dilakukan untuk mendukung transformasi perubahan cara kerja melalui flexible working arrangement dengan workspace yang informal dan berbasis digital," jelas Anas.
Skema “kantor berbagi” tersebut mengedepankan konektivitas antar kementerian/lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar).
"Kami sudah cek beberapa konsep shared office seperti di Kementerian Kesehatan yang ternyata berjalan baik. Ini akan diterapkan di IKN,” ucapnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan topping off atau seremoni penyelesaian akhir atap bangunan hunian ASN di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumat.
Jokowi memastikan pembangunan hunian ASN di IKN dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Ia juga menyatakan pada bulan Juli 2024 akan selesai 12 tower hunian ASN, yang akan berlanjut pada bulan September 2024 dengan 21 tower, dan November 2024 dituntaskan 14 tower.
Sehingga total 47 tower hunian akan rampung sekitar akhir November 2024. Perpindahan pegawai ASN, khususnya Pertahanan dan Keamanan (Hankam), ke IKN sendiri ditargetkan bisa dimulai pada Juli 2024.
Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN
Baca juga: Kemenpan RB sebut ASN mulai bekerja di IKN pada Oktober 2024
Baca juga: OIKN: Work From IKN beri pengalaman ASN untuk bekerja langsung di IKN
"Tadi Presiden Jokowi memberikan arahan agar skema tunjangan pionir untuk ASN yang pindah ke IKN segera didetailkan," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan saat ini Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan sedang merumuskan itu secara sangat detail. Anas pun akan mempercepat pembahasannya agar saat dimulainya pemindahan ASN ke IKN, skema itu langsung berjalan.
Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menjelaskan pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan hunian.
“Kementerian PANRB telah membuat simulasi penapisan pemindahan ASN ke IKN, hasil koordinasi lintas kementerian," ujarnya.
Selain itu, Kementerian PANRB telah menetapkan tiga prioritas pemindahan ASN ke IKN. Menurutnya, pemindahan itu masih bersifat dinamis.
Namun, tetap dengan dengan satu pola rujukan utama, yaitu pemindahan ASN yang berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan di IKN bisa optimal dan efektif. Hal ini dengan paradigma kerja yang baru dan berbasis digital.
Dia pun mengapresiasi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono yang terus bekerja dengan efektif untuk penuntasan hunian ASN.
Selain hunian, pemerintah juga menyiapkan konsep shared office di IKN. Konsep ini adalah skema dimana dalam satu kantor ditempati bersama secara efektif untuk beberapa instansi atau individu.
“Konsep shared office itu dilakukan untuk mendukung transformasi perubahan cara kerja melalui flexible working arrangement dengan workspace yang informal dan berbasis digital," jelas Anas.
Skema “kantor berbagi” tersebut mengedepankan konektivitas antar kementerian/lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar).
"Kami sudah cek beberapa konsep shared office seperti di Kementerian Kesehatan yang ternyata berjalan baik. Ini akan diterapkan di IKN,” ucapnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan topping off atau seremoni penyelesaian akhir atap bangunan hunian ASN di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumat.
Jokowi memastikan pembangunan hunian ASN di IKN dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Ia juga menyatakan pada bulan Juli 2024 akan selesai 12 tower hunian ASN, yang akan berlanjut pada bulan September 2024 dengan 21 tower, dan November 2024 dituntaskan 14 tower.
Sehingga total 47 tower hunian akan rampung sekitar akhir November 2024. Perpindahan pegawai ASN, khususnya Pertahanan dan Keamanan (Hankam), ke IKN sendiri ditargetkan bisa dimulai pada Juli 2024.
Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN
Baca juga: Kemenpan RB sebut ASN mulai bekerja di IKN pada Oktober 2024
Baca juga: OIKN: Work From IKN beri pengalaman ASN untuk bekerja langsung di IKN
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
Tags: