Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) melakukan sosialisasi untuk memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (pemda).

Ketua Pelaksana Satgas P2DD Ferry Irawan mengatakan, kegiatan sosialisasi yang berfokus untuk wilayah Sumatera itu dibarengi dengan evaluasi kinerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

“Salah satu kunci keberhasilan implementasi ETPD adalah komitmen kepala daerah. Dengan kehadiran kepala daerah dalam setiap koordinasi terkait digitalisasi transaksi, maka seluruh organisasi perangkat daerah akan bergerak lebih masif lagi untuk mendukung keberhasilan capaian tersebut,” kata Ferry, di Palembang, Kamis.

Prioritas pemerintah dalam mendorong digitalisasi dalam aspek transaksi pemda telah termaktub dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Peningkatan kinerja pemda dalam mendorong kinerja ETPD merupakan salah satu kunci penguatan perekonomian daerah pasca implementasi ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan PP 35 Tahun 2023 tentang PDRD.

Ferry yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian menekankan bahwa terdapat korelasi yang positif antara kualitas program unggulan dan capaian indeks ETPD dengan hasil evaluasi kinerja TP2DD.

Seluruh TP2DD diharapkan menyusun program kerja yang dapat menjawab tantangan atau masalah percepatan dan perluasan digitalisasi di wilayah masing-masing.

Beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, di antaranya meliputi penguatan regulasi dan koordinasi di tingkat daerah.

Sebagai salah satu amanat Rakornas P2DD, penguatan ekosistem digital belanja pemda melalui penggunaan Kartu Kredit Indonesia juga perlu terus didorong.

“Untuk mendukung ekosistem, optimalisasi infrastruktur juga menjadi kunci. Ketersediaan layanan sinyal lewat Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria perlu didukung dengan kebijakan daerah termasuk APBD,” ujarnya pula.

Sebagai informasi, pada 2023 lalu jumlah partisipasi Pemda dalam Championships P2DD mengalami peningkatan menjadi 489 pemda (90,2 persen), sedangkan untuk di Pulau Sumatera tercatat mencapai 92,68 persen.

Kemudian untuk tahun 2024, secara nasional partisipasi Championships TP2DD ditargetkan sebesar 92 persen.
Baca juga: Kemendagri: Elektronifikasi transaksi cegah kebocoran keuangan daerah
Baca juga: Airlangga : Elektronifikasi perbaiki pengelolaan keuangan daerahBaca juga: BI dorong Pemprov Sumsel terapkan elektronifikasi penerimaan daerah