Jakarta (ANTARA News) - Indonesia, khususnya pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, hingga saat ini belum peduli dengan penataan kota, baik terkait aksesibilitas maupun transportasi kota.

"Buktinya anggaran penataan kota di APBD, mereka hanya dua sampai tiga persen, sehingga wajar jika kondisi kota tak nyaman dan ramah bagi warganya," kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit, dalam diskusi "Urban Mobility dan Infrastruktur Kota" di Jakarta, Jumat.

Diskusi itu tersendiri terkait dengan Peringatan Hari Habitat Dunia 2013 pada 7 Oktober tahun ini dengan tema "urban mobility" dan Indonesia sendiri mengambil tema "kota untuk semua".

Menurut Danang, dengan anggaran sekecil itu wajar jika tidak satupun kota di Indonesia yang tertata dengan baik dan membuat masyarakatnya merasa aman dan nyaman.

Bahkan, lanjutnya, yang terjadi sampai saat ini, pemerintah kota mengharapkan bantuan pemerintah pusat untuk membangun kotanya seperti membangun infrastruktur dan menyediakan alat transportasi.

Selain permasalahan anggaran, kata Danang, masalah utama pembangunan kota di Indonesia adalah tidak adanya visi dari pemerintah kota seperti bupati, wali kota atau gubernurnya.