Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Siur Syam menilai target penurunan angka stunting nasional yang mencapai 14 persen pada 2024 ini realistis untuk dicapai apabila semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat terlibat didalamnya.

"Menurut saya realistis dengan semua pihak dapat terlibat menurunkan angka stunting ini. Kayak kepala desa terlibat juga. Selain tenaga kesehatan dan dinas terkait, saling bisa berkolaborasi," kata Suir dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Berikutnya dia mengingatkan keberhasilan menghapus stunting pada dasarnya ditentukan saat merawat bayi dalam kandungan.

Baca juga: Anggota DPR: Program stunting sering sulit diimplementasikan
"Manusia tergantung dari 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Itu sangat menentukan potensi hidup manusianya, dimana dua tahun pertama pertumbuhan sel utama otak terjadi," ucapnya.

Selain itu Suir pun menyoroti permasalahan pelayanan kesehatan di Tanah Air terkait dengan keterbatasan alat kesehatan (alkes) di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) daerah. Ia menilai hal tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan dalam pemenuhan layanan kesehatan nasional.

Selain mendorong pemerintah pusat membantu penganggaran fasilitas kesehatan, ia juga mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar menyiapkan tenaga kesehatan yang mumpuni.

Baca juga: Komisi IX DPR RI: Pernikahan dini salah satu faktor penyebab stunting

Menurutnya, pemda perlu memperkuat pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa mengoperasikan berbagai alat kesehatan secara tepat.
Sebelumnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyatakan optimistis angka prevalensi stunting atau kekerdilan yang dialami anak-anak usia bawah lima tahun (balita) secara nasional dapat mengalami penurunan menjadi 14 persen pada 2024.

"Kami optimistis angka prevalensi stunting bisa turun mencapai 14 persen di tahun 2024," kata Direktur Kesehatan Reproduksi BKKBN Marianus Mau Kuru.

Hal itu, kata dia, karena adanya kerja sama antar lembaga negara dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun swasta, dan pihak terkait lainnya, untuk mengintervensi stunting dari pusat hingga ke desa-desa.

Baca juga: BKKBN kejar target penurunan stunting dan "unmet need" di tahun 2024