Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo memandang penting kesesuaian inovasi dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman hidup agar tak mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

"Bagi bapak/ibu bahwa inovasi itu mungkin sudah hal yang lumrah, tetapi untuk masyarakat harus dikenalkan sebagai sesuatu yang baru dan dapat memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah," kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selain tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, menurut dia, suatu inovasi juga harus berdampak pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk memastikan bahwa pembangunan di semua tingkatan mencerminkan semangat kebangsaan dan kesejahteraan bersama.

Untuk itu, Yusharto berharap setiap inovasi yang lahir dapat memberikan kontribusi positif dan sejalan dengan visi Indonesia.

"Untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, perlu memperkuat sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur ekonomi yang maju, dan negara yang demokratis. Tentu visi Indonesia Maju ini tidak bisa diwujudkan dengan cara-cara biasa saja," ujarnya.

Yusharto juga mengapresiasi Pemkot Mojokerto yang telah berhasil meraih predikat sebagai daerah sangat inovatif dalam 4 tahun berturut-turut pada ajang Innovative Government Award (IGA) terhitung mulai 2020 hingga 2023.

Pemkot Mojokerto pada tahun 2023, kata dia, telah melaporkan 176 inovasi kepada BSKDN Kemendagri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID). Adapun total nilai IID Kota Mojokerto pada tahun 2023 mencapai 84,46.

"Kota Mojokerto mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023. Ini ditinjau dari jumlah inovasi yang dikirim. Kami sangat mengapresiasi Kota Mojokerto yang mampu menjaga kestabilan kualitas data dukung inovasi daerah yang dikirim," pungkas Yusharto.

Baca juga: Kemendagri ingatkan Pemda tingkatkan PAD demi target pembangunan
Baca juga: Mendagri sebut data Dukcapil penting untuk pembangunan dan bansos