Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan Tol Dalam Kota Bandung (Bandung Intra Urban Tol Road/BIUTR) bakal dilanjutkan untuk mrngatasi kemacetan lalu lintas.
"Untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung, kami sepakat untuk melanjutkan Bandung Intra Urban Tol Road," kata Basuki Hadimuljono usai pertemuan dengan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Kantor PUPR Jakarta, yang disampaikan dalam keterangan di Bandung, Jawa Barat, Rabu.
Dalam rapat tersebut, Basuki mengatakan bahwa PUPR akan memulai proses untuk membantu percepatan pembangunan tol yang sudah "mangkrak" hampir 17 tahun tersebut dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Jadi kita lelangkan segera, kita meneruskan untuk mengatasi kemacetan di Bandung," ujarnya.
Selain soal Tol Dalam Kota Bandung, Basuki Hadimuljono juga mengatakan dalam pertemuan itu, pihaknya membicarakan komitmen PUPR untuk membantu percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur di Jawa Barat.
Setidaknya, ada empat kesepakatan lainnya antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang pertama, soal peningkatan jalan tambang di Parung Panjang, Bogor.
Baca juga: Menteri PUPR: Pemerintah alokasikan likuiditas pembiayaan perumahan Rp13,72 triliun
Baca juga: PUPR gelontorkan total Rp68,8 triliun bagi sarana prasarana dasar IKN
Namun komitmen ini, menurut Basuki, harus disertai dengan upaya Pemprov Jabar melanjutkan jalan khusus tambang, dan kini pihaknya menunggu skema yang tengah disusun oleh Pemprov Jabar terkait pembangunan jalan khusus tersebut.
"Kami akan laksanakan peningkatan jalan provinsi. Tapi harus ada upaya Pemprov Jabar juga. Nanti kami bantu," katanya.
Kedua, adalah terkait jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas), di mana PUPR menargetkan pemenang lelang akan diketahui pada Juli 2024 agar proses pembangunan jalan tol tersebut bisa segera dilaksanakan.
Basuki juga menambahkan bahwa pihaknya mendapat laporan saat ini akan dilakukan adendum kualifikasi dan penambahan desain jalan tol terpanjang tersebut.
"Sehabis itu, setelah lebaran, April pertengahan akan dilelang. Kalau lelang itu dua bulan berarti Mei-Juni, Juli bisa ada pemenangnya. Dengan ada pemenangnya segera kita laksanakan konstruksinya," katanya.
Komitmen ketiga, dengan adanya Inpres Jalan Daerah, PUPR memastikan akan ada peningkatan anggaran bagi perbaikan jalan provinsi, kabupaten kota di Jawa Barat.
"(Anggaran) akan jauh lebih besar dibanding Tahun 2023. Usulannya ada Rp1,2 triliun untuk perbaikan jalan inpres di Jawa Barat ini," tuturnya.
Selanjutnya selain inpres jalan daerah, ada inpres air minum dan pengelolaan air limbah yang menurut Basuki bisa dimanfaatkan Provinsi Jawa Barat.
Saat ini ada lima kabupaten/kota di Jabar belum memasukkan programnya antara lain Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Cirebon dan Sukabumi.
"Lima hal itu yang jadi fokus, untuk bisa kita kolaborasikan antara Pemerintah Pusat dan Jawa Barat. Ini kesempatan yang baik dengan adanya Pak Gubernur, Pak Bey ini," tuturnya.
Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan berterima kasih pada Menteri Basuki dan jajaran Kementerian PUPR yang sudah menerima pihaknya dan membahas infrastruktur di Jawa Barat.
"Responsnya sangat baik, dan ada beberapa rencana yang dilakukan pada tahun ini," katanya.
Diinformasikan pada pertemuan ini, Bey didampingi Pj Sekda Jabar Taufiq Budi Santoso dan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar Bambang Tirtoyuliono.
Sementara Basuki Hadimuljono didampingi Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya dan Kepala BPJT.
Baca juga: Kementerian PUPR bangun bendungan pertama di Sulawesi Barat
Baca juga: Kementerian PUPR: Akses Tol Makassar New Port perlancar jalur ekspor
"Untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung, kami sepakat untuk melanjutkan Bandung Intra Urban Tol Road," kata Basuki Hadimuljono usai pertemuan dengan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Kantor PUPR Jakarta, yang disampaikan dalam keterangan di Bandung, Jawa Barat, Rabu.
Dalam rapat tersebut, Basuki mengatakan bahwa PUPR akan memulai proses untuk membantu percepatan pembangunan tol yang sudah "mangkrak" hampir 17 tahun tersebut dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Jadi kita lelangkan segera, kita meneruskan untuk mengatasi kemacetan di Bandung," ujarnya.
Selain soal Tol Dalam Kota Bandung, Basuki Hadimuljono juga mengatakan dalam pertemuan itu, pihaknya membicarakan komitmen PUPR untuk membantu percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur di Jawa Barat.
Setidaknya, ada empat kesepakatan lainnya antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang pertama, soal peningkatan jalan tambang di Parung Panjang, Bogor.
Baca juga: Menteri PUPR: Pemerintah alokasikan likuiditas pembiayaan perumahan Rp13,72 triliun
Baca juga: PUPR gelontorkan total Rp68,8 triliun bagi sarana prasarana dasar IKN
Namun komitmen ini, menurut Basuki, harus disertai dengan upaya Pemprov Jabar melanjutkan jalan khusus tambang, dan kini pihaknya menunggu skema yang tengah disusun oleh Pemprov Jabar terkait pembangunan jalan khusus tersebut.
"Kami akan laksanakan peningkatan jalan provinsi. Tapi harus ada upaya Pemprov Jabar juga. Nanti kami bantu," katanya.
Kedua, adalah terkait jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas), di mana PUPR menargetkan pemenang lelang akan diketahui pada Juli 2024 agar proses pembangunan jalan tol tersebut bisa segera dilaksanakan.
Basuki juga menambahkan bahwa pihaknya mendapat laporan saat ini akan dilakukan adendum kualifikasi dan penambahan desain jalan tol terpanjang tersebut.
"Sehabis itu, setelah lebaran, April pertengahan akan dilelang. Kalau lelang itu dua bulan berarti Mei-Juni, Juli bisa ada pemenangnya. Dengan ada pemenangnya segera kita laksanakan konstruksinya," katanya.
Komitmen ketiga, dengan adanya Inpres Jalan Daerah, PUPR memastikan akan ada peningkatan anggaran bagi perbaikan jalan provinsi, kabupaten kota di Jawa Barat.
"(Anggaran) akan jauh lebih besar dibanding Tahun 2023. Usulannya ada Rp1,2 triliun untuk perbaikan jalan inpres di Jawa Barat ini," tuturnya.
Selanjutnya selain inpres jalan daerah, ada inpres air minum dan pengelolaan air limbah yang menurut Basuki bisa dimanfaatkan Provinsi Jawa Barat.
Saat ini ada lima kabupaten/kota di Jabar belum memasukkan programnya antara lain Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Cirebon dan Sukabumi.
"Lima hal itu yang jadi fokus, untuk bisa kita kolaborasikan antara Pemerintah Pusat dan Jawa Barat. Ini kesempatan yang baik dengan adanya Pak Gubernur, Pak Bey ini," tuturnya.
Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan berterima kasih pada Menteri Basuki dan jajaran Kementerian PUPR yang sudah menerima pihaknya dan membahas infrastruktur di Jawa Barat.
"Responsnya sangat baik, dan ada beberapa rencana yang dilakukan pada tahun ini," katanya.
Diinformasikan pada pertemuan ini, Bey didampingi Pj Sekda Jabar Taufiq Budi Santoso dan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar Bambang Tirtoyuliono.
Sementara Basuki Hadimuljono didampingi Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya dan Kepala BPJT.
Baca juga: Kementerian PUPR bangun bendungan pertama di Sulawesi Barat
Baca juga: Kementerian PUPR: Akses Tol Makassar New Port perlancar jalur ekspor