Borobudur, Jateng (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat mengkritisi pengelolaan Candi Borobudur dan kawasannya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang hingga saat ini masih parsial.

"Mengkritisi kondisinya, tidak terintegrasi mengurus Borobudur. Ini hanya parsial. Ada konservasi (Balai Konservasi Borobudur, red), ada PT Taman Wisata Candi Borobudur, ada komunitas masyarakat. Ini belum bersatu betul menjadi sebuah kawasan yang bermanfaat," kata Anggota Komisi X DPR RI Dedi Suwandi Gumelar di Borobudur, Kamis.

Dedi Suwandi Gumelar atau biasa dipanggil Miing itu, mengemukakan hal tersebut di sela kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi X DPR RI yang dipimpin wakil ketua Utut Adianto di Desa Tegalwangi, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, sekitar tiga kilometer barat Candi Borobudur.

Ia menjelaskan bahwa Candi Borobudur bukan hanya destinasi wisata biasa, karena pengelolaannya memiliki kepentingan pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan peninggalan budaya dunia.

"Untuk itu, pemanfaatannya yang pertama untuk ilmu pengetahuan, supaya sebanyak-banyaknya orang datang ke situ, agar memahami betapa besarnya bangsa ini," kata Miing yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu.

Ia juga mengemukakan bahwa Candi Borobudur sebagai tempat riset, antara lain terkait dengan kebesaran bangsa Indonesia pada masa lalu dan tempat bercermin tentang keadaan bangsa saat ini.

Selain itu, katanya, pemanfaatan Borobudur secara ekonomi tidak boleh menjadikan kerusakan kondisi kehidupan masyarakat setempat.

"Kepentingan ekonomi dari pengelolaan Borobudur tidak boleh menjadi tujuan, sehingga dirusaknya masyarakat di sini, tetapi menjadi out put, dampak adanya kegiatan kebudayaan maka berdampak ekonomi," katanya.

Ia mengemukakan perlunya pengelolaan Candi Borobudur dengan kawasannya secara terpadu.

"Jangan sendiri-sendiri, harus duduk bareng, Menteri BUMN, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, gubernur. Duduk bareng di sini. Sebab ini bukan hanya milik Kecamatan Borobudur, ini milik dunia. Kalau milik dunia, tidak pantas orang-orang di sekitarnya tidak menerima manfaatnya," katanya.

Anggota Komisi X DPR RI lainnya, Abdul Kadir Karding, mengemukakan perlunya semua pihak yang berkepentingan bersama-sama membicarakan pengelolaan Candi Borobudur dengan kawasannya secara terpadu.

"Kami akan mencoba turun, mendiskusikan, mencari konsep yang tepat untuk memberdayakan masyarakat Borobudur dan perbaikan manajemen. Perlu mengubah paradigma pengelolaan dengan mengutamakan kepentingan pendidikan, kebudayaan, keagamaan, lalu menyusul ekonomi. Ini bukan pekerjaan kecil, tetapi lintas sektoral," katanya.

Selama kunjungan itu, rombongan Komisi X DPR RI mendapat suguhan sendratari "Kidung Karmawibangga" dan tarian "Warok Bocah" oleh kelompok kesenian tradisional "Iromo Turonggo" Dusun Gopakan, Desa Genita, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.

Selain itu, mereka dialog budaya dengan berbagai perwakilan komponen masyarakat terutama di kawasan Candi Borobudur, dengan moderator pimpinan komunitas "Warung Info Jagat Cleguk" Borobudur, Sucoro.

Hadir pada kesempatan itu, antara lain Kepala Balai Konservasi Borobudur Marsis Sutopo, Direktur Operasional PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Linus Jonan, Kepala Unit Taman Wisata Candi Borobudur Bambang Irianto, dan Camat Borobudur Nanda Cahaya Pribadi.