"Sosialisasi itu terkait dengan program-program yang dilakukan pemerintah dalam proses perizinan. Ini ada sebenarnya, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," katanya dalam video singkat yang dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Rabu.
Ia menyampaikan seharusnya para calon PMI diberikan sosialisasi mengenai negara-negara yang memiliki kerja sama dengan Indonesia, terkait pengiriman PMI serta proses izin PMI yang legal. Dengan demikian mereka bisa memahami mana pengiriman PMI yang legal dan tidak legal.
Baca juga: BP2MI: Pakai jalur resmi bila ingin bekerja di luar negeri
Baca juga: BP2MI ingatkan warga NTT bekerja di luar negeri secara legal
Dengan demikian, masih banyak PMI yang tidak terdaftar dalam sistem yang dikelola pemerintah karena mereka bekerja secara nonprosedural atau tidak resmi oleh sindikat yang tidak bertanggung jawab.
Baca juga: Kepala BP2MI soroti peningkatan penempatan PMI beberapa tahun terakhir
Baca juga: Kepala BP2MI: Saya tak takut pecat pegawai yang terlibat kejahatan PMI