Dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata, Martina menyoroti konsekuensi mengerikan bagi sektor pertanian di kawasan tersebut, yang merupakan sumber krusial bagi kelangsungan hidup dan pendapatan penduduknya.
"Temuan-temuan utama sangat mengkhawatirkan," kata Martina, memberikan gambaran tentang kerusakan besar yang terjadi pada lanskap pertanian Gaza.
Dia merinci dampak signifikan dari konflik itu, mulai dari hancurnya industri perikanan, sumber mata pencaharian penting bagi lebih dari 100.000 orang, hingga tingkat kematian yang mengkhawatirkan pada ternak akibat serangan udara dan kelangkaan sumber daya penting seperti air dan pakan ternak.
Martina melaporkan bahwa hingga 15 Februari, hampir setengah dari lahan pertanian di Gaza mengalami kerusakan. Kerusakan infrastruktur pertanian meluas dengan peternakan domba dan sapi perah menjadi yang paling terdampak.
Martina juga mengatakan bahwa lebih dari seperempat sumur di kawasan tersebut hancur, yang secara signifikan memengaruhi ketersediaan air di Gaza Utara dan Gaza City. Selain itu, 339 hektare rumah kaca, yang sangat penting bagi budi daya berbagai tanaman, hancur lebur, terutama di Kota Gaza, Gaza Utara, dan Khan Younis.
Konflik itu juga sangat mengganggu panen zaitun dan buah jeruk, yang merupakan sumber pendapatan penting bagi banyak orang di Gaza.
Wakil kepala FAO itu juga menyinggung tentang pembatasan pengiriman bantuan yang sangat ketat, yang telah menghambat efektivitas upaya bantuan kemanusiaan di kawasan tersebut.
Dirinya menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan penghentian pertikaian dan pemulihan koridor kemanusiaan guna memfasilitasi pengiriman bantuan multisektoral dan rehabilitasi layanan-layanan penting.
"Prioritas utama kami adalah memulihkan akses kemanusiaan yang aman dan berkelanjutan di seluruh Jalur Gaza dan bagi mereka yang membutuhkan bantuan yang menyelamatkan nyawa," tegas Martina.
Dia menyerukan pemulihan layanan dasar seperti pipa air lintas perbatasan, telekomunikasi, distribusi listrik, dan fasilitas kesehatan.
"Semua pihak harus menghormati kewajiban mereka di bawah hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional serta melindungi warga sipil," ujar Martina, seraya menambahkan bahwa gencatan senjata dan perdamaian merupakan prasyarat bagi ketahanan pangan.