Cilacap, Jateng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, melalui Dinas Ketahanan Pangan, mengoptimalkan gerakan pangan murah (GPM) sebagai upaya mengendalikan lonjakan harga beras di pasaran, yang saat ini mencapai kisaran Rp16.000-Rp17.000 per kilogram.

"Kami mengoptimalkan gerakan pangan murah dengan menggandeng Perum Bulog Cabang Banyumas untuk menjual beras yang lebih murah dari harga pasaran," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap Sigit Widayanto di Cilacap, Jateng, Minggu.

Dalam hal ini, kata dia, GPM dilakukan dengan menyediakan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang harga eceran tertingginya sebesar Rp10.900 per kilogram untuk dijual dengan harga Rp10.200 per kilogram.

Menurut dia, GPM digelar setiap Minggu dengan memanfaatkan momentum hari tanpa kendaraan (car free day/CFD) dan telah dilaksanakan sejak Januari 2024.

Selain untuk mengendalikan lonjakan harga beras, lanjut dia, GPM juga sebagai upaya untuk menekan inflasi di Cilacap.

"Rencananya, kami akan menggelar gerakan pangan murah hingga empat pekan ke depan dengan menggandeng empat gudang Perum Bulog Cabang Banyumas yang ada di Cilacap, yakni Gumilir, Lomanis, Maos, dan Majenang, mengingat animo masyarakat untuk membeli beras SPHP ini cukup tinggi," katanya.

Ia mengakui harga beras di Cilacap saat sekarang tergolong tinggi meskipun produksi padi di kabupaten yang menjadi salah satu lumbung beras Jawa Tengah itu surplus sekitar 300.000 ton pada 2023.

Bahkan, secara neraca pangan, kata dia, stok beras di Kabupaten Cilacap mencukupi kebutuhan hingga 2,5 bulan ke depan dan masih surplus 43.443 ton.

Menurut dia, lonjakan harga beras tersebut dipengaruhi oleh mundurnya masa panen sebagian besar area persawahan di Kabupaten Cilacap sebagai dampak kekeringan yang dibarengi dengan fenomena El Nino.

"Kalaupun kemarin ada yang panen, itu hanya beberapa daerah, dan tidak merata. Panen raya diperkirakan akan berlangsung pada bulan April," katanya.

Selain GPM, kata dia, upaya pengendalian harga beras di pasaran juga dilakukan melalui penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah untuk 196.685 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Cilacap.

"Penyaluran bantuan pangan ini telah dilaksanakan sejak bulan Januari dan akan berlangsung hingga Maret, masing-masing KPM menerima 10 kilogram per bulan. Mudah-mudahan dapat ditambah untuk tiga bulan berikutnya, yakni April, Mei, dan Juni," katanya.

Lebih lanjut, Sigit mengimbau masyarakat untuk mengurangi perilaku boros makanan sebagai salah satu upaya untuk mendukung ketahanan pangan.

Dalam hal ini, kata dia, masyarakat diimbau untuk mengonsumsi pangan sesuai kebutuhan atau secukupnya agar tidak ada sisa yang terbuang.

Baca juga: Pemkab Cilacap lakukan sejumlah upaya atasi kenaikan harga beras
Baca juga: Pemkab Cilacap optimistis harga beras di pasaran segera turun
Baca juga: Presiden Jokowi pastikan penyaluran bantuan pangan di Cilacap