Banda Aceh (ANTARA) - Bank Indonesia meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk selalu menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan, sebagai upaya pengendalian lonjakan angka inflasi di provinsi paling barat Indonesia itu.

"(Menjaga) ketersediaan pasokan melalui dua program strategis, yaitu peningkatan produksi pangan lokal dan importasi produk pangan,” kata Kepala Bank Indonesia Aceh Rony Widijarto di Banda Aceh, Jumat.

Hal itu disampaikan Rony dalam laporan perekonomian Aceh, sebagai rekomendasi kebijakan bagi Pemprov Aceh guna mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi berjulukan daerah Tanah Rencong itu di masa akan datang.

Ia menjelaskan peningkatan produksi pangan lokal penting dilakukan terutama produksi komoditas hortikultura yang menjadi penyumbang inflasi, seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit.

Kemudian produksi komoditas peternakan yang juga penyumbang inflasi seperti daging sapi, daging ayam, dan telur ayam.

“Dan juga peningkatan produksi, tangkapan atau budidaya komoditas perikanan penyumbang inflasi,” ujarnya.

Tentu, lanjut dia, peningkatan produksi juga didukung oleh pembangunan dan optimalisasi sarana produksi dan infrastruktur pertanian, pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi, dan kanal pengendalian banjir.

Salah satu contohnya, kata dia, seperti di Aceh Tamiang, korporatisasi klaster petani pangan, dan pengaturan jadwal tanam komoditas pangan.

“Selanjutnya diperlukan juga impor komoditas yang sulit diproduksi secara lokal seperti bawang putih dan gula pasir,” ujarnya.


Di samping itu, Bank Indonesia menyebut kelancaran distribusi juga penting diperhatikan, melalui dua program strategis yaitu penguatan dan perluasan kerjasama antar daerah (KAD), serta meningkatkan infrastruktur perdagangan.

Baca juga: BI: Kemandirian fiskal penting bagi kemajuan ekonomi Aceh

Baca juga: Bank Indonesia proyeksikan ekonomi Aceh tumbuh 4,78 persen pada 2024

Baca juga: BI terus percepat sertifikasi halal produk UMKM di Aceh