BKKBN kejar target penurunan stunting dan "unmet need" di tahun 2024
23 Februari 2024 20:33 WIB
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo (kanan) bersama Walikota Semarang Hevearita G. Rahayu (kiri) dalam acara konsolidasi Program Dukungan Manajemen Nasional dalam Percepatan Capaian Bangga Kencana dan Penurunan Stunting tahun anggaran 2024 di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (23/2/2024). (ANTARA/HO-BKKBN)
Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) fokus mengejar target penurunan stunting 14 persen dan kebutuhan kontrasepsi (KB) modern yang tidak terpenuhi atau unmet need di tahun 2024.
"Sebetulnya yang kita mau fokus itu tentang stunting, betul-betul butuh kerja keras karena stunting kita targetkan 14 persen di tahun 2024, fokus kedua adalah menurunkan angka unmet need, dimana selama pandemi COVID-19 akseptor yang semestinya mendapat pelayanan KB tetapi belum terlayani," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hasto mengemukakan hal tersebut usai menghadiri konsolidasi Program Dukungan Manajemen Nasional dalam Percepatan Capaian Bangga Kencana dan Penurunan Stunting tahun anggaran 2024 di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (23/2).
"Kebutuhan KB modern yang tidak terpenuhi 7,70 persen pada 2023, ditargetkan menjadi 7,40 persen pada 2024," ujar Hasto.
Selain penurunan stunting dan unmeet need, BKKBN juga akan menggenjot pencapaian target-target di tahun 2024, diantaranya penurunan angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR), prevalensi kontrasepsi modern (mCPR), dan kelahiran menurut umur atau age specific fertility Rate (ASFR).
Hasto juga menyebutkan, capaian prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) pada tahun 2023 sebesar 62,92 persen ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
"Target-target ini harus dipetakan di depan untuk kemudian dicapai. Kinerja-kinerja lain yang sifatnya administratif dan juga menunjukkan akuntabilitas, nilainya juga harus bagus, karena target-target itu yang menjadikan indikator kinerja," ucapnya.
Baca juga: BKKBN ingatkan untuk berKB pascapersalinan, cegah anak stunting
Selain itu, lanjut dia, usia pernikahan juga menjadi fokus kinerja BKKBN di 2024. Ia meminta agar perempuan jangan terlalu muda dan terlalu tua ketika menikah.
"Perempuan-perempuan kalau kawin jangan terlalu muda, jangan kurang dari 20 tahun, target BKKBN minimal 22 tahun, tetapi juga jangan terlalu tua. Jadi, kalau jomblo jangan lama-lama, karena terlalu muda dan terlalu tua risiko stuntingnya tinggi," paparnya.
Hasto juga menginformasikan bahwa BKKBN kini memiliki indeks baru, yakni Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga. Indeks ini terkait keluarga yang mandiri, tenteram dan bahagia, dengan target di atas 60 dan saat ini telah mencapai 61.
"Indeks pembangunan keluarga ini seperti indeks kebahagiaan keluarga atau happiness index," tuturnya.
Baca juga: KND: Harmonisasi kebijakan percepat pemenuhan HAM kaum disabilitas
Sementara itu, Walikota Semarang Hevearita G. Rahayu yang juga hadir dalam acara tersebut menyatakan bahwa Kota Semarang telah berhasil menurunkan angka stunting hingga di bawah 10 persen.
"Alhamdulillah, penurunan angka stunting kelihatan nyata di kota Semarang. Kami juga berharap nantinya dengan program yang ada di Semarang, bisa menjadikan stunting turun terus menerus secara signifikan," ujar Hevearita atau yang akrab dipanggil Ita.
Ita optimis Kota Semarang mampu menurunkan angka stunting secara konsisten dengan didukung program "Rumah Pelita", sebuah program yang menyediakan tempat atau daycare penitipan khusus anak stunting.
"Ternyata program ini bisa menurunkan hampir 60 persen kasus stunting di Kota Semarang," ucapnya.
Ia berharap, program daycare tersebut akan terus bertambah, tidak hanya untuk anak stunting, tetapi juga anak-anak yang berisiko stunting. Ia juga menargetkan eliminasi penyakit tuberkulosis (TB) di Kota Semarang pada tahun 2028 agar bisa berpengaruh juga terhadap penurunan stunting.
Baca juga: Komnas Disabilitas kolaborasi dengan BKKBN percepat penurunan stunting
"Sebetulnya yang kita mau fokus itu tentang stunting, betul-betul butuh kerja keras karena stunting kita targetkan 14 persen di tahun 2024, fokus kedua adalah menurunkan angka unmet need, dimana selama pandemi COVID-19 akseptor yang semestinya mendapat pelayanan KB tetapi belum terlayani," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hasto mengemukakan hal tersebut usai menghadiri konsolidasi Program Dukungan Manajemen Nasional dalam Percepatan Capaian Bangga Kencana dan Penurunan Stunting tahun anggaran 2024 di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (23/2).
"Kebutuhan KB modern yang tidak terpenuhi 7,70 persen pada 2023, ditargetkan menjadi 7,40 persen pada 2024," ujar Hasto.
Selain penurunan stunting dan unmeet need, BKKBN juga akan menggenjot pencapaian target-target di tahun 2024, diantaranya penurunan angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR), prevalensi kontrasepsi modern (mCPR), dan kelahiran menurut umur atau age specific fertility Rate (ASFR).
Hasto juga menyebutkan, capaian prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) pada tahun 2023 sebesar 62,92 persen ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
"Target-target ini harus dipetakan di depan untuk kemudian dicapai. Kinerja-kinerja lain yang sifatnya administratif dan juga menunjukkan akuntabilitas, nilainya juga harus bagus, karena target-target itu yang menjadikan indikator kinerja," ucapnya.
Baca juga: BKKBN ingatkan untuk berKB pascapersalinan, cegah anak stunting
Selain itu, lanjut dia, usia pernikahan juga menjadi fokus kinerja BKKBN di 2024. Ia meminta agar perempuan jangan terlalu muda dan terlalu tua ketika menikah.
"Perempuan-perempuan kalau kawin jangan terlalu muda, jangan kurang dari 20 tahun, target BKKBN minimal 22 tahun, tetapi juga jangan terlalu tua. Jadi, kalau jomblo jangan lama-lama, karena terlalu muda dan terlalu tua risiko stuntingnya tinggi," paparnya.
Hasto juga menginformasikan bahwa BKKBN kini memiliki indeks baru, yakni Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga. Indeks ini terkait keluarga yang mandiri, tenteram dan bahagia, dengan target di atas 60 dan saat ini telah mencapai 61.
"Indeks pembangunan keluarga ini seperti indeks kebahagiaan keluarga atau happiness index," tuturnya.
Baca juga: KND: Harmonisasi kebijakan percepat pemenuhan HAM kaum disabilitas
Sementara itu, Walikota Semarang Hevearita G. Rahayu yang juga hadir dalam acara tersebut menyatakan bahwa Kota Semarang telah berhasil menurunkan angka stunting hingga di bawah 10 persen.
"Alhamdulillah, penurunan angka stunting kelihatan nyata di kota Semarang. Kami juga berharap nantinya dengan program yang ada di Semarang, bisa menjadikan stunting turun terus menerus secara signifikan," ujar Hevearita atau yang akrab dipanggil Ita.
Ita optimis Kota Semarang mampu menurunkan angka stunting secara konsisten dengan didukung program "Rumah Pelita", sebuah program yang menyediakan tempat atau daycare penitipan khusus anak stunting.
"Ternyata program ini bisa menurunkan hampir 60 persen kasus stunting di Kota Semarang," ucapnya.
Ia berharap, program daycare tersebut akan terus bertambah, tidak hanya untuk anak stunting, tetapi juga anak-anak yang berisiko stunting. Ia juga menargetkan eliminasi penyakit tuberkulosis (TB) di Kota Semarang pada tahun 2028 agar bisa berpengaruh juga terhadap penurunan stunting.
Baca juga: Komnas Disabilitas kolaborasi dengan BKKBN percepat penurunan stunting
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
Tags: