Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) yang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2024 untuk mengendalikan permintaan di masyarakat di tengah naiknya harga di pasaran.

“Bantuan pangan beras yang sudah sejak awal tahun 2024 dilakukan tidak akan menyebabkan ketersediaan beras di masyarakat menjadi semakin sukar, justru dengan bantuan pangan beras bisa mengurangi demand (permintaan) terhadap beras, karena 22 juta masyarakat mendapatkan beras secara gratis,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Arief menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Program bantuan pangan beras tersebut diarahkan untuk memberikan bantuan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, dengan harapan dapat memperlambat permintaan beras di pasar.

Baca juga: Bapanas dampingi UMKM eksportir untuk sertifikasi keamanan pangan

Baca juga: Bapanas: Industri pangan ringan Indonesia ikut pameran Gulfood Dubai


"Dengan adanya program ini, sedikit banyak dapat menahan permintaan masyarakat terhadap konsumsi beras. Dari 22 juta KPM tersebut, secara individu mencapai sekitar 89 juta orang, atau hampir sepertiga dari total populasi Indonesia, yang menerima bantuan beras gratis dari pemerintah," ungkap Arief.

Dia menegaskan anggapan program bantuan pangan beras dapat menyebabkan kelangkaan beras di pasar adalah tidak benar.


Lima karung beras kemasan 10 kg program bantuan pangan beras dari pemerintah, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (22/2/2024). (ANTARA/HO-Humas Bapanas)

Sebaliknya, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat berbagai program guna menjaga ketersediaan stok pangan strategis di masyarakat. Ia juga mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian dalam mempercepat produksi beras nasional.

"Dengan kerja keras bersama, kita dapat menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Semua pihak dapat bersama-sama menantikan hasil akselerasi produksi beras nasional yang terus digencarkan oleh Kementerian Pertanian," ujarnya.

Melalui berbagai program bantuan dan intervensi, pemerintah bertekad untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap pangan, termasuk beras, demi mencapai kesejahteraan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerja di Maros Sulawesi Selatan guna memastikan masyarakat penerima bantuan pangan beras sebagai salah satu program bantalan ekonomi yang dilakukan pemerintah.

Presiden Jokowi bertegur sapa dengan 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berkumpul di Gudang Perum Bulog Matangase, Maros, Sulawesi Selatan.

“Kenapa Ibu Bapak semua diberi bantuan pangan beras 10 kg? Karena harga beras naik, kenapa naik? Karena ada perubahan musim ada El Nino dan itu tidak hanya dialami negara kita. Tapi di negara lain juga mengalami yang sama, hanya saja di negara lain tidak diberi 10 kg setiap bulan. Bedanya itu," kata Jokowi.

Turut hadir dalam kunjungan Presiden, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, dan Bupati Maros Chaidir Syam.*

Baca juga: Bapanas: Program makan dan susu gratis geliatkan ekonomi perdesaan

Baca juga: Bapanas: Input produksi faktor strategis produktivitas pertanian