Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp96,4 triliun pada Januari 2024.

Nilai tersebut setara dengan 3,9 persen terhadap pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2.647,5 triliun.

“Belanja pemerintah pusat Januari ini lebih tinggi dibandingkan 2023 dan 2022, meski relatif hampir sama dengan situasi 2021 sebesar Rp94,6 triliun,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024 di Jakarta, Kamis.

Realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp44,8 triliun atau 4,1 persen dari pagu Rp1.090,8 triliun. Kinerja belanja K/L salah satunya didorong oleh dukungan persiapan pelaksanaan pemilu senilai Rp16,5 triliun per 12 Februari 2024.

Selain anggaran pemilu, realisasi lainnya juga termasuk belanja pegawai sebesar Rp15,3 triliun yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN)/TNI/Polri.

Kemudian, realisasi belanja barang tercatat sebesar Rp12,9 triliun, meningkat dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp10,1 triliun. Peningkatan itu utamanya dipengaruhi oleh pembayaran BOS dan kegiatan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan pemilu.

Berikutnya, realisasi belanja modal yang mencapai Rp4,1 triliun, naik dari sebelumnya Rp2,6 triliun. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya belanja sarana dan prasarana bidang pertahanan dan keamanan Polri serta bidang kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sementara realisasi belanja non-K/L tercatat sebesar Rp51,6 triliun, setara dengan 3,8 persen dari pagu Rp1.376,7 triliun. Capaian tersebut ditopang oleh realisasi pembayaran manfaat pensiun.

Adapun realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp87,8 triliun atau 10,2 persen terhadap APBN senilai Rp857,6 triliun.

Dengan demikian, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp184,2 triliun, setara 5,5 persen dari APBN sebesar Rp3.325,1 triliun.

Baca juga: Menkeu: Penerimaan pajak pada Januari capai Rp149,25 triliun
Baca juga: APBN surplus Rp31,3 triliun per Januari 2024
Baca juga: Ekonom imbau pemerintah jaga kebijakan fiskal agar konsumsi tetap kuat