Menkeu: Penerimaan pajak pada Januari capai Rp149,25 triliun
22 Februari 2024 17:25 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan saat konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024 di Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA/Imamatul Silfia
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penerimaan pajak pada Januari 2024 mencapai Rp149,25 triliun atau setara 7,5 persen dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Pajak Januari 2024, karena masih awal tahun, telah mengumpulkan Rp149,25 triliun, ini artinya kita sudah mengumpulkan 7,5 persen dari target APBN," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024 di Jakarta, Kamis.
Penerimaan pajak terbesar berasal dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas tercatat sebesar Rp83,69 triliun atau 7,87 persen dari target. Porsi penerimaan PPh nonmigas setara dengan 56,1 persen dari total penerimaan pajak.
Disusul, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) terdata senilai Rp57,76 triliun atau terealisasi 7,12 persen dari target.
Realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat sebesar Rp810 miliar atau 2,14 persen dari target.
Sementara, realisasi penerimaan dari PPh migas tercatat Rp6,99 triliun atau setara dengan 9,15 persen dari target.
"Kalau kita lihat dari sisi penerimaan pajak bruto, trennya masih mengalami kenaikan. Jadi dalam hal ini, penerimaan pajak kita masih cukup positif, meski kita tahu pada 2021 dan 2022 pertumbuhan penerimaan pajak kita sangat tinggi," ujar Menkeu.
Secara umum, Menkeu menilai tren penerimaan pajak pada Januari 2024 menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia yang konsisten tumbuh.
Adapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Nilai surplus tersebut diperoleh dari realisasi pendapatan negara yang lebih besar dari belanja negara.
Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp215,5 triliun atau setara 7,7 persen terhadap APBN dari pagu yang ditentukan sebesar Rp2.802,3 triliun.
Sedangkan, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp184,2 triliun, setara 5,5 persen dari APBN sebesar Rp3.325,1 triliun.
Baca juga: APBN surplus Rp31,3 triliun per Januari 2024
Baca juga: Ekonom imbau pemerintah jaga kebijakan fiskal agar konsumsi tetap kuat
Baca juga: Menkeu: APBN harus dikelola secara akuntabel
"Pajak Januari 2024, karena masih awal tahun, telah mengumpulkan Rp149,25 triliun, ini artinya kita sudah mengumpulkan 7,5 persen dari target APBN," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024 di Jakarta, Kamis.
Penerimaan pajak terbesar berasal dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas tercatat sebesar Rp83,69 triliun atau 7,87 persen dari target. Porsi penerimaan PPh nonmigas setara dengan 56,1 persen dari total penerimaan pajak.
Disusul, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) terdata senilai Rp57,76 triliun atau terealisasi 7,12 persen dari target.
Realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat sebesar Rp810 miliar atau 2,14 persen dari target.
Sementara, realisasi penerimaan dari PPh migas tercatat Rp6,99 triliun atau setara dengan 9,15 persen dari target.
"Kalau kita lihat dari sisi penerimaan pajak bruto, trennya masih mengalami kenaikan. Jadi dalam hal ini, penerimaan pajak kita masih cukup positif, meski kita tahu pada 2021 dan 2022 pertumbuhan penerimaan pajak kita sangat tinggi," ujar Menkeu.
Secara umum, Menkeu menilai tren penerimaan pajak pada Januari 2024 menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia yang konsisten tumbuh.
Adapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Nilai surplus tersebut diperoleh dari realisasi pendapatan negara yang lebih besar dari belanja negara.
Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp215,5 triliun atau setara 7,7 persen terhadap APBN dari pagu yang ditentukan sebesar Rp2.802,3 triliun.
Sedangkan, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp184,2 triliun, setara 5,5 persen dari APBN sebesar Rp3.325,1 triliun.
Baca juga: APBN surplus Rp31,3 triliun per Januari 2024
Baca juga: Ekonom imbau pemerintah jaga kebijakan fiskal agar konsumsi tetap kuat
Baca juga: Menkeu: APBN harus dikelola secara akuntabel
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024
Tags: