KLHK pertimbangkan skema libatkan dunia usaha untuk pendanaan iklim
22 Februari 2024 16:55 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya (tengah) ditemui media usai Workshop Result Based Contribution Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA/Prisca Triferna
Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan skema lain melibatkan dunia usaha untuk mendukung pendanaan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencapaian target iklim Indonesia.
Ditemui usai membuka Workshop Result Based Contribution Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Jakarta, Kamis, Menteri LHK Siti menjelaskan Indonesia menerima dukungan dari beberapa mitra internasional termasuk kolaborasi dengan Norwegia dalam skema Result Based Contribution (RBC).
"Bisnis karbon bukan hanya jualan karbon, bisnis karbon juga bisa mengangkat reputasi suatu companies dan nilai sahamnya jadi gede," ujar Siti Nurbaya.
Perusahaan yang ingin meningkatkan reputasinya, kata Siti, bisa juga terlibat dalam upaya penurunan emisi dengan hasilnya terkontribusikan sebagai upaya untuk mencapai target iklim.
"Bapak Presiden sudah bilang bahwa banyak yang mau masuk di urusan ekonomi karbon dan insentif ini, memang yang paling penting desain implementasi dan praktiknya seperti apa. Tidak gampang menyiapkannya," ujar Siti.
Baca juga: KLHK tegaskan dana RBP digunakan untuk kinerja pengurangan emisi
Baca juga: Tak kunjung cair, lurah di Kaltim pertanyakan dana perdagangan karbon
Sebelumnya, telah diterima juga pendanaan berbasis kinerja dari hasil kerja sama bilateral dengan Norwegia untuk pengurangan emisi pada Oktober 2022 sebesar 56 juta dolar AS (sekitar Rp876 miliar). Pembayaran juga dilakukan sebesar 100 juta dolar AS atau setara Rp1,56 triliun dari Norwegia pada Desember 2023.
Pembayaran ketiga selesai sampai dengan Januari lalu sebesar 156 juta dolar AS atau sekitar Rp2,4 triliun. Pendanaan keempat kini masih menunggu proses yang diharapkan selesai pada tahun ini.
Sementara dari Green Climate Fund untuk pengurangan emisi 20,3 juta ton CO2 ekuivalen (CO2e) hasil kinerja 2014-2016 terdapat pendanaan sebesar 103,8 juta dolar AS (sekitar Rp1,6 triliun).
Ada pula JAMBI BioCarbon Fund untuk pengurangan emisi periode 2020-2025 yang masih dalam tahap negosiasi dan Kaltim FCPF Carbon Fund untuk pengurangan 22 juta ton CO2e dalam periode 2019-2024 senilai 110 juta dolar AS atau setara Rp1,7 triliun.
Baca juga: RI terima 100 juta dolar AS dari Norwegia atas penurunan deforestasi
Baca juga: Pemerintah jamin dana investasi BPDLH dikelola efektif dan transparan
Baca juga: Gubernur usulkan dana kompensasi FCPF-CF 15 persen buat daerah
Ditemui usai membuka Workshop Result Based Contribution Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Jakarta, Kamis, Menteri LHK Siti menjelaskan Indonesia menerima dukungan dari beberapa mitra internasional termasuk kolaborasi dengan Norwegia dalam skema Result Based Contribution (RBC).
"Bisnis karbon bukan hanya jualan karbon, bisnis karbon juga bisa mengangkat reputasi suatu companies dan nilai sahamnya jadi gede," ujar Siti Nurbaya.
Perusahaan yang ingin meningkatkan reputasinya, kata Siti, bisa juga terlibat dalam upaya penurunan emisi dengan hasilnya terkontribusikan sebagai upaya untuk mencapai target iklim.
"Bapak Presiden sudah bilang bahwa banyak yang mau masuk di urusan ekonomi karbon dan insentif ini, memang yang paling penting desain implementasi dan praktiknya seperti apa. Tidak gampang menyiapkannya," ujar Siti.
Baca juga: KLHK tegaskan dana RBP digunakan untuk kinerja pengurangan emisi
Baca juga: Tak kunjung cair, lurah di Kaltim pertanyakan dana perdagangan karbon
Sebelumnya, telah diterima juga pendanaan berbasis kinerja dari hasil kerja sama bilateral dengan Norwegia untuk pengurangan emisi pada Oktober 2022 sebesar 56 juta dolar AS (sekitar Rp876 miliar). Pembayaran juga dilakukan sebesar 100 juta dolar AS atau setara Rp1,56 triliun dari Norwegia pada Desember 2023.
Pembayaran ketiga selesai sampai dengan Januari lalu sebesar 156 juta dolar AS atau sekitar Rp2,4 triliun. Pendanaan keempat kini masih menunggu proses yang diharapkan selesai pada tahun ini.
Sementara dari Green Climate Fund untuk pengurangan emisi 20,3 juta ton CO2 ekuivalen (CO2e) hasil kinerja 2014-2016 terdapat pendanaan sebesar 103,8 juta dolar AS (sekitar Rp1,6 triliun).
Ada pula JAMBI BioCarbon Fund untuk pengurangan emisi periode 2020-2025 yang masih dalam tahap negosiasi dan Kaltim FCPF Carbon Fund untuk pengurangan 22 juta ton CO2e dalam periode 2019-2024 senilai 110 juta dolar AS atau setara Rp1,7 triliun.
Baca juga: RI terima 100 juta dolar AS dari Norwegia atas penurunan deforestasi
Baca juga: Pemerintah jamin dana investasi BPDLH dikelola efektif dan transparan
Baca juga: Gubernur usulkan dana kompensasi FCPF-CF 15 persen buat daerah
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
Tags: