Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun berharap akan ada gerakan dari pemerintah Indonesia untuk memasukkan anggaran pendidikan dan pelatihan wartawan ke dalam APBN.

“Organisasi pers dan perusahaan pers saat ini ngos-ngosan. Untuk hidup saja susah, apalagi menyiapkan SDM yang berkualitas. Untuk itu, saya berharap bahwa sudah ada nanti gerakan untuk memasukkan pendidikan dan pelatihan wartawan di dalam APBN,” kata Hendry dalam acara Perayaan Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Presiden Jokowi ucapkan selamat HPN 2024 kepada seluruh insan pers
Baca juga: Jokowi: Perpres "Publisher Rights" bukan untuk kurangi kebebasan pers

Ia menjelaskan kehidupan pers saat ini belum berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena masih ada keprihatinan dari sisi ekonomi dan kesejahteraan yang mana akan berpengaruh pada karya jurnalistik.

“Masih ada keprihatinan. Dari sisi ekonomi, pendapatan berkurang. Dari sisi kesejahteraan, wartawan juga belum bangkit dari keterpurukan, kemudian yang tentu saja ini berpengaruh kepada produk karya jurnalistik,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, kedudukan media massa semakin tersisihkan oleh produk informasi dari media sosial yang tidak terverifikasi, tidak diedit, dan yang paling fatal adalah tidak menerapkan Kode Etik Jurnalistik.

Oleh karena itu, ia merasa perlu adanya ikut campur dari negara untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pers sebab pers adalah pilar demokrasi yang keempat.

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers
Baca juga: Wamenkominfo paparkan pemanfaatan AI dalam usaha media massa

Dalam kesempatan yang sama, Hendry menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian BUMN yang telah mendukung pelaksanaan 10 uji kompetensi wartawan (UKW) di beberapa provinsi, di antaranya Aceh dan Sulawesi Utara.

Namun, kata dia, UKW di 28 provinsi lainnya masih belum bisa terlaksana karena hambatan biaya. Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada Presiden Jokowi agar pelaksanaan ujian tersebut dibiayai oleh pemerintah.

“Kami berharap sisanya 28 provinsi lagi dan cabang khusus Solo, dibiayai pelaksanaan uji kompetensinya karena memang ini terhambat dengan (bulan) puasa, Pak Presiden.” kata dia.

Ia juga menyampaikan harapan agar pembangunan Graha Pers Pancasila di Yogyakarta bisa segera terlaksana lantaran saat ini terhambat karena tidak adanya anggaran.

“Ketika kami berkonsultasi dengan pemerintah DI Yogyakarta, anggarannya tidak ada. Untuk mindahin kantor saja kami lagi kerepotan ini. Kami minta tolong ke Bapak Presiden yang akan menugaskan Menteri PUPR untuk membangunnya. Mudah-mudahan terlaksana,” ucapnya.

Perayaan Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 digelar di Econvention Ancol, Jakarta dengan mengusung tema “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Merawat Keutuhan Bangsa”.

Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta pejabat dan tokoh-tokoh lainnya.

Baca juga: Dewan Pers dorong perlindungan kemerdekaan pers menjadi Perkap
Baca juga: DKI sebut pers berperan mengawal demokrasi dan transisi kepemimpinan