Baca juga: Ternate dapatkan API dari Komnas Disabilitas
“Perlu pertimbangan BKKBN turun di lapangan untuk sosialisasi memberikan akses informasi tentang pengetahuan dan pemahaman stunting kepada masyarakat disabilitas, termasuk membuat buku panduan stunting bersama Komnas Disabilitas,” kata Rachmita Raun seperti dikonfirmasi Tenaga Ahli Pokja Komnas Disabilitas, Tauhid Alfitrah.
Selain sosialisasi terkait perencanaan sebuah keluarga, Rachmita menyebut pengetahuan seputar hak kesehatan seksual reproduksi (HKSR) juga masih minim dimiliki oleh kelompok disabilitas yang berperan penting dalam pembangunan keluarga penyandang disabilitas.
Oleh karena itu, ia menyambut baik kolaborasi Komnas Disabilitas dengan BKKBN, karena dapat mempercepat pendataan keluarga penyandang disabilitas yang memiliki anak stunting serta pemberian pelatihan modul kurikulum dengan melibatkan keluarga penyandang disabilitas.
Baca juga: Komnas HAM: Perlu keterbukaan keluarga untuk data pemilih disabilitas
Baca juga: KSP: Perlu penguatan Komnas Disabilitas dalam pemenuhan hak
Perpres tersebut berbunyi percepatan penurunan stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.