Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan perlu evaluasi lebih lanjut soal usulan perluasan program harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk diberikan ke semua sektor industri.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti cadangan gas bumi dan juga penerimaan negara.

"Kalau itu harus kita evaluasi dengan baik karena pertama cadangan atau masih ada tidak penerimaan negara, kan kita tidak bisa sampai (penerimaan) negara minus. Kan kalau negara sampai negatif tidak bisa, jadi kalau permintaan itu kita harus evaluasi betul, harus hati-hati betul kita," ucap Tutuka usai menghadiri "Puncak Acara Bulan K3 Nasional Subsektor Migas" di Gedung LEMIGAS, Jakarta, Selasa.

Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa Kementerian ESDM untuk saat ini belum bisa memaparkan lebih lanjut soal rencana perluasan HGBT tersebut. Apalagi, kata dia, hal tersebut juga berkaitan dengan sumber gas bumi di tanah air.

"Kalau semuanya sampai saat ini kita belum bisa menghitung, itu bisa dipenuhi jadi kita harus benar-benar melihat. Kalau sumber (gas bumi)-nya sudah banyak mungkin ya, sumbernya kan belum banyak. Kalau sampai 2030 mungkin kita sudah cukup banyak tetapi kalau untuk saat ini kan jumlahnya terbatas," kata Tutuka.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menginginkan perluasan program HGBT diberikan ke semua sektor industri untuk meningkatkan daya saing produk industri nasional.

"Saya sih minta perluasan, karena itu yang kita (Kementerian Perindustrian) inginkan, karena dari harga gas itu jadi kunci bagi daya saing produk industri kita,” ujar Agus Gumiwang kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/2).

Agus mengatakan, pihaknya mengusulkan perluasan Program HGBT ke seluruh sektor. Menurutnya, tujuh sektor penerima Program HGBT saat ini (pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, sarung tangan karet) merupakan strategi awal.

“Karena pada dasarnya kan kenapa tujuh, itu strategi di awalnya. Tapi Kemenperin kan membina semua industri bukan cuma tujuh sektor saja. Maka kami usulkan seluruh industri yang butuh gas itu bisa menikmati kebijakan HGBT, dan sudah kita hitung kebutuhan nasional cuma 30 persen dari total output dari gas nasional," jelasnya.


Baca juga: Pemerintah diminta hitung dampak harga gas industri bagi hulu migas
Baca juga: Kemenperin: HGBT tak berjalan baik turut pengaruhi kondisi industri
Baca juga: Pengamat: Kebijakan harga gas harus jaga keberlanjutan industri migas