Menurut dia, ketika selisih suara tidak terlalu jauh, memang sudah semestinya setiap pasangan calon memperjuangkan sampai banding atas hasil.
"Misalnya, jaraknya tidak jauh dari margin of error, atau katakanlah 5-7 persen sedikit di atas margin, bolehlah banding dan sebagainya. Namun ini jaraknya begitu jauh. Meskipun ini baru hitung cepat, namun hasilnya tentu tidak akan jauh berbeda dari yang muncul saat ini," kata dia.
Dengan menghormati hasil pemilu, menurut Dr Sugeng Suharto, tentunya semua pihak juga menghormati keputusan rakyat menitipkan suara mereka pada sosok yang diinginkan untuk menjadi pasangan presiden periode 2024-2029.
"Bagaimanapun, (para capres) bersaing, tapi keputusan suaranya tetap ada di tangan rakyat, katanya, demokrasi, dari, untuk dan oleh rakyat, dan siapa yang terbesar itu menjadi pemenang, harus disadari seperti apapun sosok yang terpilih berarti sosok tersebut yang memang dikehendaki rakyat saat ini," ucapnya.
Hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 telah digelar pada 14 Februari lalu, yang diikuti 3 pasangan calon presiden yakni pasangan calon nomor urut 1 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Untuk pemilu legislatif 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora Indonesia.
Lebih lanjut, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Ummat.
Selain itu, Pemilu Anggota Legislatif 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Saat ini, KPU sedang dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara baik untuk calon presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten kota.