Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan sebaiknya pemerintah pusat mendukung pemerintah daerah untuk mengurai kemacetan serta memperbaiki kualitas udara dari polusi.
"Caranya, bukan malah menambah jumlah kendaraan, tetapi menyediakan transportasi publik yang murah, aman, nyaman. Makanya kan kemarin saya bilang, mobil murah itu ndak benar," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Selasa.
Ia menyerahkan reaksi atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC) itu kepada pemerintah daerah masing-masing.
"Sejumlah kepala daerah di Indonesia yang juga ikut menyuarakan penolakan kebijakan tersebut, yah saya senang aja, tapi saya tidak punya rencana untuk menggalang dukungan dari kepala daerah yang menolak LCGC agar menyurati presiden atau wakil presiden. Saya sendiri kan kemarin sudah kirim surat ke wapres. Hanya memang belum dibalas," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo ikut-ikutan menolak. Penolakan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dengan alasan mobil murah bakal menambah kemacetan.
"Kalau orang berbondong-bondong membeli mobil murah, lalu mobil yang lama tidak dijual, jalanan Solo akan macet luar biasa," kata Rudyatmo.
Menurut dia, arah kebijakan mobil murah tidak jelas. Selain hanya menambah kemacetan di jalan raya, di wilayahnya sudah tak mungkin menambah panjang jalan. Rudyatmo juga mengatakan pemerintah Surakarta sedang merancang manajemen lalu lintas untuk mengatasi kemacetan.
"Ini (program manajemen lalu lintas) belum selesai, sudah ada mobil murah," ujar dia.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga menyatakan hal yang sama. Dia mengimbau masyarakat di wilayahnya agar tidak dirugikan oleh hadirnya mobil murah.
"Dengan hadirnya mobil itu, Bandung nanti tambah macet," kata Ridwan, yang baru dilantik awal pekan ini.
Saat ini ia sedang menggagas peralihan penggunaan transportasi dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
"Jadi, Bandung enggak akan macet, jalan raya juga enggak gampang bolong," ujarnya. (*)
Jokowi: pemerintah seharusnya dukung Pemda urai kemacetan
24 September 2013 19:28 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan)
Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
Tags: