Pengamat: pimpinan Partai Golkar harus demokratis
23 September 2013 20:09 WIB
Rapimnas Partai Golkar Ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (2 kiri) didampingi Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham (kiri), ketua panitia Rapimnas IV Golkar Mahyudin (2 kanan) serta Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung menghadiri pembukaan Rapimnas IV Partai Golkar di Jakarta, Senin (29/10). Salah satu yang akan dibahas dalam Rapimnas tersebut adalah strategi pencalonan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden pada pilpres 2014. (FOTO ANTARA/Wahyu Putro A)
Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Universitas Indonesia Iberamsjah menilai Partai Golkar adalah partai besar dengan sejarah panjang sehingga kepemimpiannya harus demokratis.
"Kader Partai Golkar tersebar di seluruh daerah di Indonesia dan telah memiliki sejarah perjalanan politik yang panjang sehingga kepemimpinan Partai Golkar harus demokratis dan mengakomodasi aspirasi kader," kata Iberansjah ketika dihubungi melalui telepon selulernya, di Jakarta, Senin.
Menurut Iberamsyah, partai sebesar Golkar tidak bisa dipimpin seperti memimpin perusahaan dengan cara yang tidak demokratis.
Ia menilai kepemimpinan ketua umum Aburizal Bakrie saat ini seperti memimpin perusahaan dan tidak demokratis.
"Misalnya, melarang orang beda pendapat serta melarang kader-kader senior yang mengusulkan untuk evaluasi calon presiden," kata Iberamsjah.
Tokoh senior yang mengusulkan evaluasi calon presiden jika elektabilitas Aburizal Bakrie belum juga meningkat adalah Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung.
Menurut Iberamsjah, bagaimana mungkin orang sekelas Akbar Tandjung dilarang berpendapat.
"Dia mantan Ketua DPR RI dan beberapa kali menjadi menteri. Ketika menjadi ketua umum Pak Akbar juga berjuang keras untuk mempertahankan Partai Golkar," katanya.
Staf pengajar FISIP Universitas Indonesia ini menambahkan, Aburizal memimpim Partai Golkar seperti memimpin perusahaan, bukan seperti memimpin partai politik besar.
Dampak dari gaya kepemimpinan perusahaan, menurut dia, terjadi benih-benih ketidakpuasan yang memuncak pada perseteruan antarelite Partai Golkar.
Usulan Akbar Tandjung agar Partai Golkar mengevaluasi pengusungan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden jika elektablitasnya tidak kunjung naik memucu perseteruan di antara keduanya.
Pada kesempatan tersebut, Iberamsjah mengusulkan agar Aburizal Bakrie merangkul dan mengajak berdiskusi kader-kader senior seperti Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla, guna mencari solusi bersama menyikapi perseteruan yang bisa merusak simpati masyarakat.
"Konflik antarelite Partai Golkar akan berimbas ke bawah. Kader dan simpatisan akan berpikir ulang untuk membela Partai Golkar jika pemimpinnya selalu konflik di media massa," katranya.
Iberamsyah juga menyayangkan para pendukung Aburizal yang dinilainya tidak belajar dari sejarah perjalanan Partai Golkar, malah memberikan pernyataan yang kurang etis serta merugikan partai. (R024)
"Kader Partai Golkar tersebar di seluruh daerah di Indonesia dan telah memiliki sejarah perjalanan politik yang panjang sehingga kepemimpinan Partai Golkar harus demokratis dan mengakomodasi aspirasi kader," kata Iberansjah ketika dihubungi melalui telepon selulernya, di Jakarta, Senin.
Menurut Iberamsyah, partai sebesar Golkar tidak bisa dipimpin seperti memimpin perusahaan dengan cara yang tidak demokratis.
Ia menilai kepemimpinan ketua umum Aburizal Bakrie saat ini seperti memimpin perusahaan dan tidak demokratis.
"Misalnya, melarang orang beda pendapat serta melarang kader-kader senior yang mengusulkan untuk evaluasi calon presiden," kata Iberamsjah.
Tokoh senior yang mengusulkan evaluasi calon presiden jika elektabilitas Aburizal Bakrie belum juga meningkat adalah Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung.
Menurut Iberamsjah, bagaimana mungkin orang sekelas Akbar Tandjung dilarang berpendapat.
"Dia mantan Ketua DPR RI dan beberapa kali menjadi menteri. Ketika menjadi ketua umum Pak Akbar juga berjuang keras untuk mempertahankan Partai Golkar," katanya.
Staf pengajar FISIP Universitas Indonesia ini menambahkan, Aburizal memimpim Partai Golkar seperti memimpin perusahaan, bukan seperti memimpin partai politik besar.
Dampak dari gaya kepemimpinan perusahaan, menurut dia, terjadi benih-benih ketidakpuasan yang memuncak pada perseteruan antarelite Partai Golkar.
Usulan Akbar Tandjung agar Partai Golkar mengevaluasi pengusungan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden jika elektablitasnya tidak kunjung naik memucu perseteruan di antara keduanya.
Pada kesempatan tersebut, Iberamsjah mengusulkan agar Aburizal Bakrie merangkul dan mengajak berdiskusi kader-kader senior seperti Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla, guna mencari solusi bersama menyikapi perseteruan yang bisa merusak simpati masyarakat.
"Konflik antarelite Partai Golkar akan berimbas ke bawah. Kader dan simpatisan akan berpikir ulang untuk membela Partai Golkar jika pemimpinnya selalu konflik di media massa," katranya.
Iberamsyah juga menyayangkan para pendukung Aburizal yang dinilainya tidak belajar dari sejarah perjalanan Partai Golkar, malah memberikan pernyataan yang kurang etis serta merugikan partai. (R024)
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
Tags: