Gubernur Lampung sebut pasokan beras masih sangat terjaga
16 Februari 2024 19:09 WIB
Gubernur Lampug Arinal Djunaidi saat memantau stok beras di gudang Bulog setempat, Jumat (16/2/2024). ANTARA/HO
Bandarlampung (ANTARA) - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan bahwa pasokan beras di daerahnya masih sangat terjaga, mengingat persediaan beras tersedia di gudang Bulog setempat.
"Masih terdapat stok 516.038 ton pada Januari-April 2024, serta 15.573 ton di gudang Bulog sebagai cadangan beras pemerintah,” ujar Arinal Djunaidi, di Bandarlampung, Jumat.
Ia menyebutkan bahwa pasokan beras di Provinsi Lampung saat ini mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat hingga tiga bulan ke depan, bahkan tercatat surplus 227.540 ton.
Menurutnya, stok beras masih terjaga, sehingga tidak perlu khawatir `hingga melakukan pembelian secara berlebihan.
Arinal menjelaskan kendala distribusi dan permasalahan tata niaga menjadi pemicu kenaikan harga beras saat ini, serta adanya kenaikan permintaan beras dari wilayah Jawa.
Gubernur Lampung juga akan memimpin langsung sinergi penguatan stabilitas harga beras melalui forum koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) pada Rabu (21/2).
Sementara itu Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung optimis inflasi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 tetap terjaga pada sasaran 2,5 plus minus 1 persen.
"Kenaikan harga beras yang terjadi saat ini masih on the track dengan skenario dan risiko yang kami prakirakan, sinergi TPID yang sangat baik memperkuat keyakinan kami bahwa inflasi Lampung di tahun 2024 tetap terjaga pada kisaran 2,9 hingga 3,4 persen (year on year/yoy)," ujar Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung Junanto Herdiawan.
Ia menyebutkan BI telah mengidentifikasi risiko inflasi tahun 2024 dari sisi global hingga regional untuk mendukung perumusan langkah-langkah pengendalian inflasi yang dikemas dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Lampung tahun 2024.
Menurutnya, sinergi TPID Provinsi Lampung yang semakin kuat juga ditunjukkan dengan kolaborasi antara organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di Provinsi Lampung dalam pengendalian inflasi bahan pangan, terutama beras.
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPTPH) Lampung bersama Bulog Divre Lampung memastikan terjaganya kinerja penyerapan beras domestik melalui optimalisasi produksi padi hingga panen raya yang diprakirakan berlangsung pada Maret-Mei 2024.
Sementara itu Satgas Pangan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung juga akan memperkuat pemerataan distribusi beras di pasar tradisional dan pasar modern serta menindak tegas pelaku penimbunan beras di Provinsi Lampung.
Baca juga: Gubernur Lampung: Ada indikasi monopoli kalau beras langka di pasaran
Baca juga: Pemprov Lampung jamin ketersediaan beras bagi konsumsi masyarakat
"Masih terdapat stok 516.038 ton pada Januari-April 2024, serta 15.573 ton di gudang Bulog sebagai cadangan beras pemerintah,” ujar Arinal Djunaidi, di Bandarlampung, Jumat.
Ia menyebutkan bahwa pasokan beras di Provinsi Lampung saat ini mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat hingga tiga bulan ke depan, bahkan tercatat surplus 227.540 ton.
Menurutnya, stok beras masih terjaga, sehingga tidak perlu khawatir `hingga melakukan pembelian secara berlebihan.
Arinal menjelaskan kendala distribusi dan permasalahan tata niaga menjadi pemicu kenaikan harga beras saat ini, serta adanya kenaikan permintaan beras dari wilayah Jawa.
Gubernur Lampung juga akan memimpin langsung sinergi penguatan stabilitas harga beras melalui forum koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) pada Rabu (21/2).
Sementara itu Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung optimis inflasi di Provinsi Lampung pada tahun 2024 tetap terjaga pada sasaran 2,5 plus minus 1 persen.
"Kenaikan harga beras yang terjadi saat ini masih on the track dengan skenario dan risiko yang kami prakirakan, sinergi TPID yang sangat baik memperkuat keyakinan kami bahwa inflasi Lampung di tahun 2024 tetap terjaga pada kisaran 2,9 hingga 3,4 persen (year on year/yoy)," ujar Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung Junanto Herdiawan.
Ia menyebutkan BI telah mengidentifikasi risiko inflasi tahun 2024 dari sisi global hingga regional untuk mendukung perumusan langkah-langkah pengendalian inflasi yang dikemas dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Lampung tahun 2024.
Menurutnya, sinergi TPID Provinsi Lampung yang semakin kuat juga ditunjukkan dengan kolaborasi antara organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di Provinsi Lampung dalam pengendalian inflasi bahan pangan, terutama beras.
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPTPH) Lampung bersama Bulog Divre Lampung memastikan terjaganya kinerja penyerapan beras domestik melalui optimalisasi produksi padi hingga panen raya yang diprakirakan berlangsung pada Maret-Mei 2024.
Sementara itu Satgas Pangan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung juga akan memperkuat pemerataan distribusi beras di pasar tradisional dan pasar modern serta menindak tegas pelaku penimbunan beras di Provinsi Lampung.
Baca juga: Gubernur Lampung: Ada indikasi monopoli kalau beras langka di pasaran
Baca juga: Pemprov Lampung jamin ketersediaan beras bagi konsumsi masyarakat
Pewarta: Agus Wira Sukarta
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
Tags: