Pemilu 2024
Hasto sebut hasil Pilpres 2024 tak ditentukan "quick count"
15 Februari 2024 17:16 WIB
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) saat memberikan keterangan usai pertemuan internal TPN Ganjar-Mahfud di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2/2024). (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym)
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan pemenang Pilpres 2024 tidak ditentukan oleh hitung cepat (quick count), melainkan melalui rekapitulasi secara berjenjang dari tempat pemungutan suara (TPS) bertingkat ke atas.
"Karena itu, seluruh saki-saksi dari pasangan calon 3 (Ganjar Pranowo-Mahfud MD) terus mengawal proses rekapitulasi itu, karena suara rakyat adalah suara Tuhan," kata Hasto setelah rapat bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung HighEnd, Jakarta, Kamis.
Menurut Hasto, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah melakukan pidato kemenangan sesungguhnya tidak memahami tahapan-tahapan pemilihan umum (pemilu), karena hasil rekapitulasi suara ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bukan berdasarkan penghitungan cepat.
Oleh karena itu, Hasto menghimbau kepada media untuk fokus dalam penghitungan rekapitulasi KPU.
Baca juga: PDIP ungkap 5 sikap partai pasca-pemungutan suara
Dalam kesempatan tersebut, dia turut menyampaikan hasil pengkajian terkait adanya indikasi sejumlah pelanggaran dalam pemilu yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Sejumlah dugaan pelanggaran itu mulai dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, serta politik anggaran untuk mendukung pasangan calon tertentu.
Berbagai dugaan penyimpangan itu, menurut Hasto, telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu. Sehingga, TPN Ganjar-Mahfud membentuk tim khusus untuk mengaudit dalam rangka mengungkapkan bukti-bukti material atas berbagai pelanggaran pemilu.
Baca juga: PDIP berkomunikasi dengan kubu Anies-Muhaimin untuk bentuk tim khusus
Tim khusus tersebut terdiri atas para pakar hukum, ahli teknologi informasi, dan ahli demografi dari internal TPN Ganjar-Mahfud.
Selain itu, terdapat pula pihak yang secara sukarela ingin memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam mengungkapkan berbagai aspek anomali demokrasi.
"Tim khusus ini segera dibentuk, nama-nama sudah dikumpulkan, terdiri atas orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan juga punya suatu spirit di dalam menjaga muruah demokrasi yang berintikan kedaulatan rakyat; demokrasi yang ada etika politik, demokrasi yang tidak menghalalkan segala cara," ujar Hasto.
Baca juga: Hasto Kristiyanto: PDI Perjuangan siap menjadi oposisi
"Karena itu, seluruh saki-saksi dari pasangan calon 3 (Ganjar Pranowo-Mahfud MD) terus mengawal proses rekapitulasi itu, karena suara rakyat adalah suara Tuhan," kata Hasto setelah rapat bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung HighEnd, Jakarta, Kamis.
Menurut Hasto, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah melakukan pidato kemenangan sesungguhnya tidak memahami tahapan-tahapan pemilihan umum (pemilu), karena hasil rekapitulasi suara ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bukan berdasarkan penghitungan cepat.
Oleh karena itu, Hasto menghimbau kepada media untuk fokus dalam penghitungan rekapitulasi KPU.
Baca juga: PDIP ungkap 5 sikap partai pasca-pemungutan suara
Dalam kesempatan tersebut, dia turut menyampaikan hasil pengkajian terkait adanya indikasi sejumlah pelanggaran dalam pemilu yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Sejumlah dugaan pelanggaran itu mulai dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, serta politik anggaran untuk mendukung pasangan calon tertentu.
Berbagai dugaan penyimpangan itu, menurut Hasto, telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu. Sehingga, TPN Ganjar-Mahfud membentuk tim khusus untuk mengaudit dalam rangka mengungkapkan bukti-bukti material atas berbagai pelanggaran pemilu.
Baca juga: PDIP berkomunikasi dengan kubu Anies-Muhaimin untuk bentuk tim khusus
Tim khusus tersebut terdiri atas para pakar hukum, ahli teknologi informasi, dan ahli demografi dari internal TPN Ganjar-Mahfud.
Selain itu, terdapat pula pihak yang secara sukarela ingin memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam mengungkapkan berbagai aspek anomali demokrasi.
"Tim khusus ini segera dibentuk, nama-nama sudah dikumpulkan, terdiri atas orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan juga punya suatu spirit di dalam menjaga muruah demokrasi yang berintikan kedaulatan rakyat; demokrasi yang ada etika politik, demokrasi yang tidak menghalalkan segala cara," ujar Hasto.
Baca juga: Hasto Kristiyanto: PDI Perjuangan siap menjadi oposisi
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024
Tags: