Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan tentang pembangunan infrastruktur saat ini jauh lebih penting sebagai fokus pemerintah Indonesia dalam menopang kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas.

"Indonesia butuh investasi infrastruktur untuk menopang kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas," katanya menjawab pertanyaan wartawan di sela menghadiri Pertemuan Menkeu APEC di Nusa Dua, Kabuapten Badung, Bali, Jumat.

Sri yang ketika menjadi Menkeu RI fokus pada kebijakan penghapusan subsidi merespons pertanyaan tentang kebijakan pemerintah saat ini yang mengembangkan mobil murah hemat energi, yang diduga juga bakal mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menurut dia, kurangnya dukungan infrastruktur di Indonesia merupakan halangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inflasi dan menciptakan defisit neraca pembayaran.

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa masalah infrastruktur dihadapi oleh semua negara di dunia, baik negara miskin, berkembang dan maju.

Di negara berkembang, menurut dia, dibutuhkan dana sebesar 1 triliun dolar AS hingga 1,2 triliun dolar AS untuk menopang pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, katanya, "Global Infrastructure Facility" akan menjembatani kebutuhan pembiayaan jangka panjang itu dengan ketersediaan dana untuk pembangunan infrastruktur.

Menkeu Chatib Basri sebelumnya mengatakan Indonesia telah memilih untuk fokus pada masalah infrastruktur pada masa ketetuaannya.

"Indonesia secara konsisten memimpin upaya untuk meningkatkan profil agenda reformasi infrastruktur di APEC serta forum lainnya seperti ASEAN, dan G20 serta menciptakan sinergi antar-mereka," ujarnya.

Dikatakannya, untuk memperkuat dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi, perekonomian yang sedang tumbuh perlu menarik modal jangka panjang yang diinvestasikan dalam proyek infrastruktur terbaik.

Ini tidak hanya menguntungkan perekonomian tempat investasi itu dilaksanakan, tapi juga menciptakan jalan bagi investor jangka panjang internasional mencari investasi yang stabil dan menguntungkan, katanya.

"Tantangan kita saat ini adalah mengambil langkah-langkah praktis yang membutuhkan kerja dan niat, yang dipandu oleh prospek strategis," tuturnya.

Menteri Keuangan APEC pada Kamis dan Jumat (19-20/9) bertemu di Nusa Dua, Bali. Sebanyak 11 anggota organisasi itu mengirim menteri keuangannya, sementara 10 lainnya mengirim pejabat senior keuangan. Amerika Serikat termasuk anggota yang tidak mengirim menteri keuangannya.
(A023/C004)