Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berharap presiden-wakil presiden terpilih mampu mendengar dan menyelesaikan persoalan rakyat yang berkaitan dengan persoalan pangan hingga penyelenggaraan negara yang bebas korupsi. "Pemimpin mendatang harus mendengar apa yang diinginkan rakyat kecil dari masalah ekonomi dan sangat terdengar ini harga pangan melonjak tinggi terutama beras, jagung, ini harus segera diselesaikan oleh pemerintahan ke depan," ujar Sandiaga saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Ia menilai ketahanan pangan menjadi hal utama yang patut diselesaikan termasuk harga bahan pokok dan sembako.

Dirinya juga menyoroti hal lain soal lapangan kerja, yang diharapkan dapat diciptakan lebih banyak lagi sehingga mampu menyerap banyak SDM terutama generasi muda.

Pasalnya, dalam beberapa kunjungan yang dilakukan di sejumlah daerah mulai dari Aceh hingga Papua, kesejahteraan belum merata yang terindikasi salah satunya dari kurangnya lapangan kerja.

Baca juga: TPS tempat Sandiaga mencoblos bernuansa merah muda

Baca juga: Sandiaga Uno kirim cokelat untuk petugas TPS Selong Kebayoran Baru
"Pemerintah ke depan juga harus fokus pada penciptaan lapangan kerja khususnya bagi generasi muda kita yang produktif menuju Indonesia Emas," ujarnya.

Ketiga, lanjut dia, keberlangsungan pemerintahan juga diharapkan berlangsung secara bersih dan bebas korupsi, dengan menerapkan penegakan hukum seadil-adilnya. Sandiaga Salahuddin Uno tiba di TPS 001, Kelurahan Selong Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengenakan kemeja abu-abu dengan kaos hijau.

Didampingi istri Nur Asia Uno dengan pakaian kemeja senada dengan jilbab berwarna hijau muda serta ibunda Mien Uno yang mengenakan setelan serba putih dengan tas warna merah muda, tiba di TPS sekitar pukul 9.10 WIB.

Adapun di TPS ini terdaftar sebanyak 216 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dengan jumlah DPTb mencapai 17.

Baca juga: Sandiaga Uno mencoblos di TPS 001 Kebayoran Baru Jakarta

Baca juga: Menparekraf: 94 kabupaten/kota difasilitasi dalam pengembangan ekraf