Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono menginstruksikan kepada menteri Kabinet Indonesia Bersatu II untuk mengutamakan kegiatan yang dapat memperluas dan menciptakan kesempatan kerja, guna mengantisipasi perlambatan ekonomi nasional.

"Krisis ekonomi global belakangan ini menimbulkan gejolak di pasar keuangan yang juga berdampak kepada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Boediono saat memberikan arahan dalam Rapat Program Penajaman Kesempatan Kerja di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu.

Hadir dalam rapat itu antara lain Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Kelautan Sharif Cicip Sutardjo, Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Armida Alisjahbana.

Kemudian Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiendhu Nuryanti, Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar.

Dikatakan Wapres penciptaan lapangan kerja adalah prioritas kabinet dan semua paham bahwa faktor terbesar penciptaan lapangan kerja adalah pertumbuhan ekonomi.

Ketika pertumbuhan ekonomi sekarang melambat, penciptaan lapangan kerja baru agak kendor. "Untuk mengatasinya, kita harus mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pelan itu ke sektor yang banyak menciptakan lapangan kerja. Misalnya, padat karya," kata Wapres.

Langkah lain yang tak kalah penting, tambahnya, adalah dengan memperbaiki efisiensi pasar tenaga kerja.

Wapres mengamati pasar tenaga kerja masih belum ideal karena apa yang diperlukan tidak klop dengan ketersediaan tenaga. "Ada ketidakcocokan antara permintaan dan pasokan," katanya.

Penyebab ketidakcocokan ini, ungkap Boediono, bisa karena kualitas informasi yang kurang baik maupun kurangnya pelatihan dan bimbingan pada tenaga kerja.

"Saya minta seluruh kementerian dan lembaga yang terkait, menyusun program yang tajam agar masalah ini teratasi," kata Wapres.