Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menyatakan pihaknya menyiapkan pendamping agar para difabel penyandang tunagrahita di Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Harapan Ibu Kota Padang, bisa menunaikan hak pilihnya pada Pemilu 2024.

"Sebanyak 18 difabel tuna grahita yang tinggal di PSBG Harapan Ibu Kota Padang terdaftar sebagai pemilih tetap, dan berhak untuk memilih pada Pemilu 2024. Kita siapkan pendamping bagi mereka," katanya di Padang, Selasa.

Ia mengatakan pendamping tersebut disiapkan dari Dinas Sosial dan UPTD PSBG Harapan Ibu. Hal itu sebagai salah satu bentuk dukungan Pemprov Sumbar untuk meningkatkan partisipasi pemilih di provinsi itu.

Baca juga: Legislator minta perangkat daerah permudah akses pemilih disabilitas

Menurutnya, sejak awal Pemprov Sumbar berkomitmen untuk mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyukseskan Pemilu 2024, salah satunya dengan aktif mensosialisasikan imbauan agar masyarakat menggunakan hak pilih pada 14 Februari 2024.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PSBG Harapan Ibu, Sayarni mengatakan total penghuni PSBG Harapan Ibu saat ini mencapai 100 orang.

Dari jumlah tersebut, 18 orang diantaranya telah memenuhi ketentuan sebagai pemilih, karena telah berusia 17 tahun atau lebih.

Sesuai pendataan KPU, 18 penyandang tunagrahita tersebut masuk dalam kategori pemilih disabilitas intelektual. Penghuni panti yang berada di kawasan Kalumbuk, Kota Padang nantinya menyalurkan hak pilih di TPS 018 dan TPS 020.

“Tidak ada TPS khusus di tempat kita. Nantinya, anak-anak yang punya hak pilih akan menyalurkan suaranya di TPS terdekat. Pada saat pencoblosan, kami akan dampingi mereka,” ujar Saryani.

Baca juga: KPU Kotim prioritaskan disabilitas dan lansia dalam pemungutan suara

Baca juga: KPU imbau pemilih disabilitas cek DPT, pastikan hak memilih terpenuhi


Terkait sosialisasi pemilu, Saryani menjelaskan sebelumnya pihaknya mendapatkan sosialisasi dari KPU Padang. Namun, kegiatan tersebut masih sebatas kepada pengurus di panti. Sementara itu, anak-anak tunagrahita yang punya hak pilih, belum mendapat sosialisasi teknis pencoblosan dari KPU.

“Anak-anak ini harus dapat bimbingan cara mencoblos. Sebab, jika tidak dikenalkan teknis memilih, mereka pasti kesulitan. Ada lima surat suara, lalu surat apa saja itu. Mereka harus tahu. Kami pengurus panti akan mensosialisasikan pada mereka," ujarnya.