Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pemantauan sejumlah parlemen negara sahabat terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 di tanah air sesuai dengan kesepakatan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk menunjukkan komitmen Indonesia melaksanakan pemilu yang jujur dan adil.
Dalam kesepakatan tersebut, kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, setiap negara yang sedang melaksanakan pemilu diminta mengundang anggota AIPA Parlemen ASEAN untuk menjadi pemantau pemilu.
Para parlemen negara sahabat itu akan memantau Pemilu 2024 di Indonesia melalui program Election Visit Program (EVP).
"Dalam peran diplomasi, DPR RI mengundang beberapa parlemen negara sahabat serta organisasi parlemen internasional untuk mengamati secara langsung jalannya Pemilu 2024 di Indonesia pada tanggal 13 sampai 14 Februari 2024," kata Puan.
Baca juga: BKSAP: Parlemen ASEAN berperan dorong resolusi AIPA diimplementasikan
Menurut dia, kegiatan EVP memiliki fungsi diplomasi dengan menjadikan para delegasi dunia tersebut sebagai pemantau atau observer guna ikut membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas selama proses pemungutan dan penghitungan suara.
Selain negara-negara ASEAN, pemilu di Indonesia juga akan dipantau oleh negara-negara lain.
Hingga kini, sudah ada 19 negara sahabat dan tiga organisasi parlemen internasional mengonfirmasi akan menjadi pemantau pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia.
Baca juga: KPU undang negara sahabat saksikan langsung Pemilu 2024
Nantinya, para pemantau akan meninjau secara langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di tiga lokasi di Provinsi Bali, yaitu Desa Panglipuran, kawasan Jimbaran, dan kawasan Garuda Wisnu Kencana.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga mengundang negara-negara sahabat untuk menyaksikan langsung Pemilu 2024 di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) melalui Indonesia Election Visit Program (IEVP).
"Program ini dalam rangka untuk memberikan kepada berbagai macam pihak secara terorganisasi yang ditulis oleh KPU untuk mengikuti perkembangan penyelenggaraan pemilu di Indonesia," kata KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, Senin (12/2).
Baca juga: DPR minta jaga kredibilitas pemilu karena dipantau banyak negara
Dalam kesepakatan tersebut, kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, setiap negara yang sedang melaksanakan pemilu diminta mengundang anggota AIPA Parlemen ASEAN untuk menjadi pemantau pemilu.
Para parlemen negara sahabat itu akan memantau Pemilu 2024 di Indonesia melalui program Election Visit Program (EVP).
"Dalam peran diplomasi, DPR RI mengundang beberapa parlemen negara sahabat serta organisasi parlemen internasional untuk mengamati secara langsung jalannya Pemilu 2024 di Indonesia pada tanggal 13 sampai 14 Februari 2024," kata Puan.
Baca juga: BKSAP: Parlemen ASEAN berperan dorong resolusi AIPA diimplementasikan
Menurut dia, kegiatan EVP memiliki fungsi diplomasi dengan menjadikan para delegasi dunia tersebut sebagai pemantau atau observer guna ikut membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas selama proses pemungutan dan penghitungan suara.
Selain negara-negara ASEAN, pemilu di Indonesia juga akan dipantau oleh negara-negara lain.
Hingga kini, sudah ada 19 negara sahabat dan tiga organisasi parlemen internasional mengonfirmasi akan menjadi pemantau pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia.
Baca juga: KPU undang negara sahabat saksikan langsung Pemilu 2024
Nantinya, para pemantau akan meninjau secara langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di tiga lokasi di Provinsi Bali, yaitu Desa Panglipuran, kawasan Jimbaran, dan kawasan Garuda Wisnu Kencana.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga mengundang negara-negara sahabat untuk menyaksikan langsung Pemilu 2024 di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) melalui Indonesia Election Visit Program (IEVP).
"Program ini dalam rangka untuk memberikan kepada berbagai macam pihak secara terorganisasi yang ditulis oleh KPU untuk mengikuti perkembangan penyelenggaraan pemilu di Indonesia," kata KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, Senin (12/2).
Baca juga: DPR minta jaga kredibilitas pemilu karena dipantau banyak negara