Pramono Edhie: semua calon memiliki peluang sama
17 September 2013 05:16 WIB
Gelar Adat Pramono Edhie. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Purn Pramono Edhie Wibowo (tengah) berpidato didampingi dua pelawak Tarzan (kir) dan Tukul Arwana saat penganugerahan gelar adat Dayak untuk dirinya di Pantai Lamaru, Balikpapan, Kaltim, Senin (16/9). Peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat ini mendapat gelar Madang Lendjau, artinya pemimpin yang amanah dan bijaksana dalam bahasa Orang Kenyah (ANTARA FOTO/NOVI ABDI)
Balikpapan (ANTARA News) - Pramono Edhie Wibowo, salah satu kandidat calon presiden dalam konvensi Partai Demokrat, menyebutkan semua kandidat dalam konvensi itu memiliki peluang yang sama menjadi calon presiden dari Partai Demokrat.
Menurut anggota mantan Kasad tersebut di Balikpapan, Senin (16/9), hanya ada 4 orang kader asli Demokrat dalam konvensi ini.
Dari seluruhnya ada 11 orang kandidat, 7 orang berasal dari luar partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Promono menyebutkan konvensi penjaringan calon presiden untuk disorong pada pemilihan presiden pada 2014 itu memberikan kesempatan yang sama pada calon potensial yang tidak memiliki partai.
"Justru paling banyak yang berasal dari luar partai. Ini bukan panitia yang menentukan, bukan partai, tetapi rakyat. Karena konvensi melihat figur mana yang benar-benar diinginkan masyarakat," ujarnya di Pantai Lamaru, Balikpapan.
Pada kesempatan itu juga, Pramono menegaskan kesiapannya menjadi pemimpin Indonesia. Ia menyebutkan prinsip mandiri, adil, dan sejahtera sebagai hal yang akan diperjuangkannya bila kelak menjadi presiden.
Kemandirian pangan dan energi menjadi hal yang digarisbawahi Pramono Edhie.
Tentang ekonomi ia menyebutkan sudah saatnya pemerataan digalakkan sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
"Misalnya prestasi pertumbuhan ekonomi yang bisa dijaga oleh Pak SBY harus dipertahankan. Selain itu, juga harus ada pemerataan agar pertumbuhan ekonomi ini bisa dirasakan seluruh rakyat," terangnya.
Hal korupsi yang menjadi masalah seluruh bangsa, tegas Pramono Edhie, harus diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Satu caranya adalah menjalankan dengan benar konsep trias politika yang dianut oleh Indonesia seharusnya dijalankan oleh masing-masing lembaga tinggi negara sehingga ada kejelasan wewenang.
"Eksekutif ya di eksekutif, legislatif ya di legislatif dan yudikatif berada di yudikatif. Legislatif jangan bermain di yudikatif dan sebaliknya yudikatif jangan ikut berpolitik agar semua jelas," demikian Pramono Edhie Wibowo. (NVA/A041)
Menurut anggota mantan Kasad tersebut di Balikpapan, Senin (16/9), hanya ada 4 orang kader asli Demokrat dalam konvensi ini.
Dari seluruhnya ada 11 orang kandidat, 7 orang berasal dari luar partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Promono menyebutkan konvensi penjaringan calon presiden untuk disorong pada pemilihan presiden pada 2014 itu memberikan kesempatan yang sama pada calon potensial yang tidak memiliki partai.
"Justru paling banyak yang berasal dari luar partai. Ini bukan panitia yang menentukan, bukan partai, tetapi rakyat. Karena konvensi melihat figur mana yang benar-benar diinginkan masyarakat," ujarnya di Pantai Lamaru, Balikpapan.
Pada kesempatan itu juga, Pramono menegaskan kesiapannya menjadi pemimpin Indonesia. Ia menyebutkan prinsip mandiri, adil, dan sejahtera sebagai hal yang akan diperjuangkannya bila kelak menjadi presiden.
Kemandirian pangan dan energi menjadi hal yang digarisbawahi Pramono Edhie.
Tentang ekonomi ia menyebutkan sudah saatnya pemerataan digalakkan sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
"Misalnya prestasi pertumbuhan ekonomi yang bisa dijaga oleh Pak SBY harus dipertahankan. Selain itu, juga harus ada pemerataan agar pertumbuhan ekonomi ini bisa dirasakan seluruh rakyat," terangnya.
Hal korupsi yang menjadi masalah seluruh bangsa, tegas Pramono Edhie, harus diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Satu caranya adalah menjalankan dengan benar konsep trias politika yang dianut oleh Indonesia seharusnya dijalankan oleh masing-masing lembaga tinggi negara sehingga ada kejelasan wewenang.
"Eksekutif ya di eksekutif, legislatif ya di legislatif dan yudikatif berada di yudikatif. Legislatif jangan bermain di yudikatif dan sebaliknya yudikatif jangan ikut berpolitik agar semua jelas," demikian Pramono Edhie Wibowo. (NVA/A041)
Pewarta: Novi Abdi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013
Tags: