Ternate (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), masih menunggu kondisi cuaca yang membaik untuk dapat mendistribusikan logistik pemilu 2024 di ke wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Pulau Halmahera, terutama di wilayah Kecamatan Loloda Utara karena masih terkendala dengan faktor cuaca itu.

"Distribusi kotak dengan surat suara ke Kecamatan Loloda Utara hingga saat ini belum dilaksanakan dan masih berada kantor kecamatan dan rencananya hari ini akan didistribusikan logistik pemilu ke wilayah itu," kata Ketua Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Loloda Utara Ikhwan Tujang yang dihubungi dari Ternate, Senin.

Dia mengungkapkan keterlambatan distribusi dengan waktu tersisa H-3 pemungutan suara pemilu 2024 karena cuaca yang kurang baik, sehingga belum memungkinkan untuk mendistribusikan logistik pemilu tersebut.

Ikhwan pun menjelaskan kalau melalui jalur darat saat ini juga tidak bisa dilakukan distribusi logistik pemilu karena kondisi jalan rusak berat akibat cuaca hujan berat, sehingga rencananya bila kondisi cuaca sudah aman maka akan didistribusikan lewat jalur laut.

"Sebab, keselamatan penyelenggara juga perlu diprioritaskan dan untuk menggunakan angkutan truk itu tidak bisa melintasi karena jalan darat telah rusak berat. Sopir truk yang kami sudah hubungi tidak siap untuk mengangkut logistik kotak suara ke 12 desa tersebut," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, sementara rencana pendistribusian logistik pemilu tersebut menunggu kondisi cuaca yang membaik untuk didistribusikan melalui jalur laut.

"Harapan kami semoga pada Senin (12/2/2024) hari ini kondisi cuaca laut sudah membaik, sehingga pergeseran kotak suara ke 12 desa tersebut dapat dilakukan tepat waktu," ujarnya.

Sebelumnya, Bawaslu Malut secara intensif melakukan pengawalan, terutama dalam distribusi logistik pemilu ke berbagai daerah yang minim infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) setempat.

Komisioner Bawaslu Provinsi Malut, Rusli Saraha mengatakan pihaknya melakukan pengawasan dan pengawalan, terutama saat pendistribusian logistik pemilu di daerah setempat yang masuk wilayah 3T.

"Kami telah identifikasi wilayah rawan pemilu untuk terus dilakukan pengawasan mulai dari lokasi TPS yang secara geografis berada di kawasan 3T dan infrastruktur yang minim seperti fasilitas listrik dan internet tidak baik," kata Rusli Saraha.