Phnom Penh (ANTARA News/Xinhua-OANA) - Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengikuti dari dekat perkembangan-perkembangan terakhir di negara bagian Rakhine yang dilanda kerusuhan di barat Myanmar.

"Setelah melalui konsultasi, para menteri luar negeri ASEAN menyatakan kesiapan mereka, atas permintaan pemerintah Myanmar, untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam menangani bantuan kemanusiaan di negara bagian Rakhine," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Kamboja, selaku Ketua ASEAN pada 2012.

Mereka juga menyambut baik langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Myanmar untuk mengatasi masalah dalam negeri, termasuk kerja sama dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna mengatasi kebutuhan kemanusiaan dari orang-orang dan masyarakat yang terkena dampak.

Para menteri luar negeri ASEAN juga menegaskan kembali dukungan kuat mereka bagi proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Myanmar.

"Para menlu ASEAN mengingatkan dan menggarisbawahi bahwa peningkatan solidaritas nasional dan harmoni di antara berbagai komunitas di Myanmar merupakan bagian integral dari proses demokratisasi Myanmar dan proses reformasi," kata pernyataan itu.

Mereka mengungkapkan keyakinan dan harapan bahwa Myanmar akan terus tetap konsisten dengan komitmennya pada demokratisasi dan proses reformasi di negara ini.

Kerusuhan di negara bagian Rakhine diprovokasi dengan pembunuhan seorang wanita etnis Rakhine oleh tiga orang Bengali pada 28 Mei, dan pembunuhan terhadap 10 warga Muslim oleh massa pada 3 Juni.

Hal ini telah meningkat menjadi anarki sejak 8 Juni, memaksa pemerintah negara bagian untuk menerapkan jam malam di enam daerah yang terkena bencana kerusuhan, yaitu Maugtaw, Buthidaung, Sittway, Kyaukpyu, Yanbye dan Thandwe. Kemudian keadaan darurat diumumkan pada 10 Juni.

Seperti kerusuhan baru terjadi di Kyauktaw pada 8 Agustus, menjadi daerah ketujuh yang kenakan jam malam di negara bagian Rakhine.

Sebanyak 90 orang tewas, 116 orang terluka dan lebih dari 65.000 orang mengungsi di negara bagian itu sejak 8 Juni, menurut angka resmi terbaru.

Sebanyak 4.822 rumah, 17 masjid, 15 biara dan tiga sekolah dibakar.

Pemerintah Myanmar pada Jumat membentuk satu komisi investigasi terdiri 27 anggota untuk melihat ke dalam apa sebenarnya yang penyebab konflik di negara bagian Rakhine, kata perintah yang dikeluarkan oleh Kantor Presiden.

ASEAN beranggotakan Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.
(Uu.H-AK)